Debat pertama pasangan calon presiden/wakil presiden yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah usai. Meskipun sebelum debat berlangsung, telah banyak kritik yang disampaikan sebagian kalangan lantaran KPU menginformasikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada pasangan calon. Namun hal ini ternyata tidak berarti menurunkan animo publik terhadap jalannya debat. Hal ini terbukti dari situasi area sekitar tempat penyelenggaraan debat yang dipadati pengunjung sejak siang hari.
Masyarakat tentu menginginkan jalannya debat yang tidak hanya menghadirkan tontonan yang menarik, tapi juga membahas ide dan gagasan para pasangan calon terkait rencana mereka membangun Indonesia lima tahun ke depan setelah terpilih. Karena itu, patut untuk mengetahui bagaimana respon publik setelah menyaksikan jalannya debat yang mengangkat isu terkait hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi dan terorisme ini.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono menilai, kedua pasangan calon sepanjang debat berlangsung gagal menghadirkan apa yang menjadi harapan publik seperti pemaparan ide dan gagasan dari debat tahap pertama ini. Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terlihat gagal mengeksplorasi kinerja nyata di bidang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Padahal, terdapat kinerja di sektor-sektor tersebut yang bisa diunggulkan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno terlihat di awal gagal mengawali narasinya agar lebih fokus terhadap topik yang diselenggarakan dalam debat tahap pertama ini. “Paslon harusnya fokus pada topik yang diperdebatkan dan tidak membicarakan isu lain yang tidak ada kaitannya dengan topik debat pertama,” ujar Bayu lewat keterangan tertulisnya kepada hukumonline, Jumat (17/1).
Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pasangan Prabowo-Sandi beberapa kali membahas terkait soal pangan, energi, air bersih, dan lainnya. Meski spektrum isu terkait hukum dapat dihubungkan dengan aspek-aspek lain tapi cara pasangan ini menarik benang merah antara isu hukum dengan isu-isu kesejahteraan seperti menaikkan gaji pejabat publik untuk menekan perilaku koruptif.
Sementara pasangan Jokowi-Ma’ruf, menurut Bayu, harusnya mampu memaparkan capaian-capaian di sektor hukum, HAM, korupsi, dan terorisme sepanjang berada di pemerintahan. Hal ini dirasa penting mengingat capaian-capaian tersebut akan menjadi basis penilaian terhadap kinerja petahana sekaligus mengukur kontinyuitas periode saat ini dengan periode berikutnya apabila terpilih kembali.
Pada sesi menjawab pertanyaan, pasangan Jokowi-Ma’ruf terlihat langsung memaparkan strategi ke depan untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional tanpa terlebih dahulu memaparkan kondisi hari ini terkait proyek deregulasi pemerintah. Dalam pemaparannya, Jokowi mengatakan, Pusat Legislasi Nasional merupakan badan yang mengkoordinasi fungsi legislasi antar kementerian, pusat dengan daerah. Sehingga, terjadi sinkronisasi dan tidak tumpang tindih regulasi.