Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Supardi meminta majelis hakim menghukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan. Selain itu, majelis diminta menghukum Andi dengan pidana tambahan uang pengganti Rp2,5 miliar.
“Jika dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal harta benda tidak mencukupi, maka dipidana penjara dua tahun,” kata Supardi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6).
Supardi menyatakan Andi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 UU jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Andi dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait proses pengadaan proyek P3SON Hambalang, Bogor tahun anggaran 2010-2011.
Namun, sebelum menjatuhkan tuntutan, Supardi mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Salah satu hal yang memberatkan adalah Andi selaku pimpinan di Kementerian tidak bisa menjadi teladan bawahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasaa secara baik dan benar.
Sementara, hal yang meringankan adalah Andi berlaku sopan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan sebagian hasil tindak pidana korupsi melalui Choel Mallarangeng, dan pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Supardi menguraikan, berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, Andi menjabat Menpora sejak 2009-2012 berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 21 Oktober 2009. Andi bertindak sebagai pengguna anggaran dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Sebelum dilantik menjadi Menpora, Andi menerima kunjungan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (AK) Teuku Bagus Mokhammad Noor, M Arief Taufiqurrahman, dan M Tamzil. Dalam pertemuan tersebut, Teuku menyampaikan keinginannya untuk berperan dalam proyek-proyek di Kemenpora dan Andi mempersilakan.
Kemudian, Andi memberikan kesempatan kepada adiknya, Choel Mallarangeng untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat di Kemenpora. Caranya, Andi memperkenalkan Choel kepada pejabat-pejabat Kemenpora dengan mengatakan, “Ini adik saya yang nantinya banyak bantu-bantu di Kemenpora”.
Andi memberikan sarana kepada Choel untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek P3SON di ruang kerjanya di Kemenpora. Dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan lelang P3SON, Andi melibatkan pihak-pihak di luar Kemenpora yang terafiliasi dengan calon peserta/pemenang lelang.
Supardi melanjutkan, Andi juga menghadiri pertemuan dengan M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mahyuddin, Wafid Muharam yang merupakan bagian dari rangkaian perbuatan untuk mengarahkan PT AK sebagai pemenang lelang P3SON Hambalang, serta mendapatkan dukungan politik penganggaran di DPR.
“Kebijakan terdakwa yang secara lisan menyerahkan hal-hal dan surat-surat bersifat teknis kepada Deputi dan Sesmenpora, berakibat pada penandatanganan penetapan pemenang lelang proyek P3SON yang nilainya di atas Rp50 miliar dilakukan Wafid Muharam dan hal tersebut secara jelas diketahui oleh terdakwa,” ujarnya.
Supardi menilai perbuatan Andi mengakibatkan fungsi kontrol tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003. Sesuai keterangan ahli dan alat bukti surat, proses pengadaan proyek P3SON Hambalang dilakukan secara terburu-buru, tidak profesional, dan tidak disertai perencanaan yang memadai.
Selain itu, proses evaluasi prakualifikasi yang dilakukan panitia lelang P3SON Hambalang bertentangan dengan prinsip dasar dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 3 dan 5 Keppres No. 80 Tahun 2003. Proses evaluasi tidak dilakukan panitia lelang, tetapi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan calon pemenang lelang.
Akhirnya, Kemenpora menetapkan KSO Adhi-Wika, PT Yodya Karya (YK), dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCP) masing-masing sebagai pemenang lelang jasa kontruksi, jasa konstruksi perencana, dan pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi. Namun, sebelum itu, terjadi pertemuan antara Choel, Wafid, dan Deddy Kusdinar di Grand Hyatt.
Supardi mengungkapkan, Choel menyampaikan kakaknya, Andi sudah setahun menjabat Menpora, tapi belum mendapatkan apa-apa. Dalam kesempatan lain, Staf Khusus Andi M Fakhruddin meminta bagian fee 18 persen untuk Andi kepada Wafid. Lalu, Wafid memerintahkan Deddy untuk bertemu pihak dari PT AK.
Deddy bersama Lisa Lukitawati Isa dan M Arifin menemui Teuku. PT AK selaku calon pemenang lelang diminta memberikan komitmen fee 18 persen terlebih dahulu. Setelah membahas dengan jajaran pejabat PT AK, Teuku merealisasikan pemberian fee melalui Machfud Suroso dari PT Dutasari Citra Laras.
Selanjutnya, Wafid menggunakan uang yang diterimanya dari Mindo Rosalina Manulang (Permai Group) sebesar AS$550 ribu untuk menalangi pemberian uang kepada Andi. Wafid memerintahkan Deddy dan Fakhrudin mengantarkan uang fee kepada Choel di rumahnya sekitar bulan September 2010 menjelang lebaran.
Akhirnya, Kemenpora menetapkan KSO Adhi-Wika, PT Yodya Karta, dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri masing-masing sebagai pemenang lelang jasa konstruksi, jasa konstruksi perencana, dan pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi proyek P3SON Hambalang. Deddy dan Teuku menandatangani kontrak induk senilai Rp1,077 triliun.
Deddy dan Teuku kembali menandatangani kontrak anak senilai Rp507,405 miliar. Namun, dalam pelaksanaan kontrak, Teuku malah mengalihkan pekerjaan jasa konstruksi Hambalang kepada PT Dutasari Citra Laras (DCL), PT Global Daya Manunggal (GDM), PT Aria Lingga Perkasa (ALP), dan 36 perusahaan lainnya.
Penuntut umum Kiki Ahmad Yani mengatakan, sesuai penghitungan BPK, kerugian negara yang diakibatkan sebesar Rp464,391 miliar. Perbuatan itu telah memperkaya Andi Rp4 miliar dan AS$550 ribu melalui Choel, Deddy Rp300 juta, Wafid Rp6,55 miliar, Mahyudin Rp500 juta, Adirusman Dault Rp500 juta, Teuku Rp4,352 miliar.
Telah pula memperkaya Anas Urbaningrum Rp2,21 miliar, Olly Dondokambey Rp2,5 miliar, Machfud Rp18,8 miliar, Joyo Winoto Rp3 miliar, Lisa Rp5 miliar, Anggraheni Dewi RP400 juta, PT YK Rp5,221 miliar, PT MSG Rp5,851 miliar, PT CCM Rp5,839 miliar, PT GDM Rp54,922 miliar, PT ALP Rp3,337 miliar, PT DCL Rp170,395 miliar, KSO Adhi-Wika Rp144,434 miliar, serta 32 perusahaan subkontrak Rp17,96 miliar.
Selain itu, ada juga yang dipergunakan untuk keperluan operasional Kemenpora, pembayaran THR, protokoler Menpora, serta akomodasi dan tiket pertandingan sepakola piala AFF di Senayan dan Malaysia, serta pertandingan tim Machester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi X DPR.
Tuntutan Fiksi
Menanggapi tuntutan, Andi dan tim pengacaranya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). Usai sidang, Andi mengatakan tuntutan 10 tahun penjara tidak adil. Menurut Andi, penuntut umum tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Apabila melihat materi tuntutan, sama sekali tidak jauh berbeda dengan dakwaan.
“Kalau dakwaan berisi asumsi dan spekulasi, maka tuntutan ini menjadi fiksi karena mengabaikan bukti-bukti dan kesaksian di persidangan. Semua saksi, baik Wafid, Nazaruddin, dan lainnya menyatakan tidak terbukti. Tapi, walau tidak ada bukti-bukti, jaksa tetap menuntut dan menyatakan saya bersalah,” tuturnya.
Andi menjelaskan, berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun saksi yang menerangkan ia pernah meminta uang. Ia juga tidak pernah meminta fee terkait proyek P3SON Hambalang. Kalau ternyata ada pihak-pihak lain yang menerima uang, termasuk adiknya sendiri, Choel, Andi mengaku tidak mengetahui.
“Mestinya jaksa menuntut bebas kalau dari fakta persidangan tidak ada bukti yang mendukung. Saya berharap hakim bisa mempertimbangkan semua kesaksian. Kalau semua kesaksian dilihat dengan jernih, mudah-mudahan hakim nantinya bisa memberikan putusan yang adil. Yang adil itu insya Allah bebas,” tandasnya.
“Jika dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal harta benda tidak mencukupi, maka dipidana penjara dua tahun,” kata Supardi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6).
Supardi menyatakan Andi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua, Pasal 3 UU jo Pasal 18 Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Andi dianggap terbukti menyalahgunakan kewenangan terkait proses pengadaan proyek P3SON Hambalang, Bogor tahun anggaran 2010-2011.
Namun, sebelum menjatuhkan tuntutan, Supardi mempertimbangkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Salah satu hal yang memberatkan adalah Andi selaku pimpinan di Kementerian tidak bisa menjadi teladan bawahan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasaa secara baik dan benar.
Sementara, hal yang meringankan adalah Andi berlaku sopan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan sebagian hasil tindak pidana korupsi melalui Choel Mallarangeng, dan pernah menerima penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Supardi menguraikan, berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, Andi menjabat Menpora sejak 2009-2012 berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 21 Oktober 2009. Andi bertindak sebagai pengguna anggaran dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Sebelum dilantik menjadi Menpora, Andi menerima kunjungan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (AK) Teuku Bagus Mokhammad Noor, M Arief Taufiqurrahman, dan M Tamzil. Dalam pertemuan tersebut, Teuku menyampaikan keinginannya untuk berperan dalam proyek-proyek di Kemenpora dan Andi mempersilakan.
Kemudian, Andi memberikan kesempatan kepada adiknya, Choel Mallarangeng untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat di Kemenpora. Caranya, Andi memperkenalkan Choel kepada pejabat-pejabat Kemenpora dengan mengatakan, “Ini adik saya yang nantinya banyak bantu-bantu di Kemenpora”.
Andi memberikan sarana kepada Choel untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek P3SON di ruang kerjanya di Kemenpora. Dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan lelang P3SON, Andi melibatkan pihak-pihak di luar Kemenpora yang terafiliasi dengan calon peserta/pemenang lelang.
Supardi melanjutkan, Andi juga menghadiri pertemuan dengan M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mahyuddin, Wafid Muharam yang merupakan bagian dari rangkaian perbuatan untuk mengarahkan PT AK sebagai pemenang lelang P3SON Hambalang, serta mendapatkan dukungan politik penganggaran di DPR.
“Kebijakan terdakwa yang secara lisan menyerahkan hal-hal dan surat-surat bersifat teknis kepada Deputi dan Sesmenpora, berakibat pada penandatanganan penetapan pemenang lelang proyek P3SON yang nilainya di atas Rp50 miliar dilakukan Wafid Muharam dan hal tersebut secara jelas diketahui oleh terdakwa,” ujarnya.
Supardi menilai perbuatan Andi mengakibatkan fungsi kontrol tidak terlaksana dengan baik sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003. Sesuai keterangan ahli dan alat bukti surat, proses pengadaan proyek P3SON Hambalang dilakukan secara terburu-buru, tidak profesional, dan tidak disertai perencanaan yang memadai.
Selain itu, proses evaluasi prakualifikasi yang dilakukan panitia lelang P3SON Hambalang bertentangan dengan prinsip dasar dan etika pengadaan sebagaimana diatur Pasal 3 dan 5 Keppres No. 80 Tahun 2003. Proses evaluasi tidak dilakukan panitia lelang, tetapi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan calon pemenang lelang.
Akhirnya, Kemenpora menetapkan KSO Adhi-Wika, PT Yodya Karya (YK), dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri (CCP) masing-masing sebagai pemenang lelang jasa kontruksi, jasa konstruksi perencana, dan pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi. Namun, sebelum itu, terjadi pertemuan antara Choel, Wafid, dan Deddy Kusdinar di Grand Hyatt.
Supardi mengungkapkan, Choel menyampaikan kakaknya, Andi sudah setahun menjabat Menpora, tapi belum mendapatkan apa-apa. Dalam kesempatan lain, Staf Khusus Andi M Fakhruddin meminta bagian fee 18 persen untuk Andi kepada Wafid. Lalu, Wafid memerintahkan Deddy untuk bertemu pihak dari PT AK.
Deddy bersama Lisa Lukitawati Isa dan M Arifin menemui Teuku. PT AK selaku calon pemenang lelang diminta memberikan komitmen fee 18 persen terlebih dahulu. Setelah membahas dengan jajaran pejabat PT AK, Teuku merealisasikan pemberian fee melalui Machfud Suroso dari PT Dutasari Citra Laras.
Selanjutnya, Wafid menggunakan uang yang diterimanya dari Mindo Rosalina Manulang (Permai Group) sebesar AS$550 ribu untuk menalangi pemberian uang kepada Andi. Wafid memerintahkan Deddy dan Fakhrudin mengantarkan uang fee kepada Choel di rumahnya sekitar bulan September 2010 menjelang lebaran.
Akhirnya, Kemenpora menetapkan KSO Adhi-Wika, PT Yodya Karta, dan PT Ciriajasa Cipta Mandiri masing-masing sebagai pemenang lelang jasa konstruksi, jasa konstruksi perencana, dan pelaksana pekerjaan manajemen konstruksi proyek P3SON Hambalang. Deddy dan Teuku menandatangani kontrak induk senilai Rp1,077 triliun.
Deddy dan Teuku kembali menandatangani kontrak anak senilai Rp507,405 miliar. Namun, dalam pelaksanaan kontrak, Teuku malah mengalihkan pekerjaan jasa konstruksi Hambalang kepada PT Dutasari Citra Laras (DCL), PT Global Daya Manunggal (GDM), PT Aria Lingga Perkasa (ALP), dan 36 perusahaan lainnya.
Penuntut umum Kiki Ahmad Yani mengatakan, sesuai penghitungan BPK, kerugian negara yang diakibatkan sebesar Rp464,391 miliar. Perbuatan itu telah memperkaya Andi Rp4 miliar dan AS$550 ribu melalui Choel, Deddy Rp300 juta, Wafid Rp6,55 miliar, Mahyudin Rp500 juta, Adirusman Dault Rp500 juta, Teuku Rp4,352 miliar.
Telah pula memperkaya Anas Urbaningrum Rp2,21 miliar, Olly Dondokambey Rp2,5 miliar, Machfud Rp18,8 miliar, Joyo Winoto Rp3 miliar, Lisa Rp5 miliar, Anggraheni Dewi RP400 juta, PT YK Rp5,221 miliar, PT MSG Rp5,851 miliar, PT CCM Rp5,839 miliar, PT GDM Rp54,922 miliar, PT ALP Rp3,337 miliar, PT DCL Rp170,395 miliar, KSO Adhi-Wika Rp144,434 miliar, serta 32 perusahaan subkontrak Rp17,96 miliar.
Selain itu, ada juga yang dipergunakan untuk keperluan operasional Kemenpora, pembayaran THR, protokoler Menpora, serta akomodasi dan tiket pertandingan sepakola piala AFF di Senayan dan Malaysia, serta pertandingan tim Machester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi X DPR.
Tuntutan Fiksi
Menanggapi tuntutan, Andi dan tim pengacaranya akan mengajukan nota pembelaan (pledoi). Usai sidang, Andi mengatakan tuntutan 10 tahun penjara tidak adil. Menurut Andi, penuntut umum tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Apabila melihat materi tuntutan, sama sekali tidak jauh berbeda dengan dakwaan.
“Kalau dakwaan berisi asumsi dan spekulasi, maka tuntutan ini menjadi fiksi karena mengabaikan bukti-bukti dan kesaksian di persidangan. Semua saksi, baik Wafid, Nazaruddin, dan lainnya menyatakan tidak terbukti. Tapi, walau tidak ada bukti-bukti, jaksa tetap menuntut dan menyatakan saya bersalah,” tuturnya.
Andi menjelaskan, berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satupun saksi yang menerangkan ia pernah meminta uang. Ia juga tidak pernah meminta fee terkait proyek P3SON Hambalang. Kalau ternyata ada pihak-pihak lain yang menerima uang, termasuk adiknya sendiri, Choel, Andi mengaku tidak mengetahui.
“Mestinya jaksa menuntut bebas kalau dari fakta persidangan tidak ada bukti yang mendukung. Saya berharap hakim bisa mempertimbangkan semua kesaksian. Kalau semua kesaksian dilihat dengan jernih, mudah-mudahan hakim nantinya bisa memberikan putusan yang adil. Yang adil itu insya Allah bebas,” tandasnya.
