Anggito mengatakan, walau secara formal salah satu syarat untuk menjadi PPIH harus PNS, pada kenyataannya tidak mungkin semua PPIH berasal dari PNS. “Ketentuan yang mengatur PPIH harus PNS itu sulit dilaksanakan. Apabila dilaksanakan, akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ibadah haji itu sendiri,” ujarnya.
Akan tetapi, tidak hanya orang-orang yang diusulkan Komisi VIII yang bukan PNS. Menurut Anggito, wartawan (media center haji), serta para ahli dan kiai yang mempunyai keahlian khusus juga menjadi PPIH dan bukan berasal dari PNS. Fakta-fakta itulah yang terjadi selama ini dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Kendati demikian, Anggito tidak menampik jika mengacu pada ketentuan, seharusnya orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan tidak lolos menjadi PPIH. “Tapi, untuk seleksi, itu dilaksanakan Direktur Pembinaan. Dirjen tidak ikut serta dalam proses seleksi. Itu juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal,” tuturnya.
Mengenai pembiayaan akomodasi, transportasi, dan honor PPIH, Anggito mengungkapkan, apabila merujuk ketentuan undang-undang semuanya bersumber dari APBN/APBD. Namun, faktanya karena APBN tidak mencukupi maka dibiayai sebagian dengan menggunakan BPIH, dan itu masih berlangsung hingga kini.
Selain pernah menerima usulan PPIH dari Komisi VIII pada 2013, Anggito juga pernah mengeluarkan surat keputusan penunjukan PPIH atas orang-orang yang diusulkan anggota DPR pada tahun 2012. Namun, Anggito mengaku proses seleksi telah dilakukan Dirjen PHU sebelumnya, sehingga ia hanya tinggal menandatangani.
Nama-nama yang diusulkan anggota DPR untuk menjadi PPIH itu antara lain, Muzaenah Zain, Badrul Munir, M Khoiruddin, Fatma Yulianita, Farid Hasbi, Soekardi, M Alijih Ibrahim, M Yami, A Sahal Memun, Ilham, Ruswanto, Endro Suswantoro, Raguan Aljufri, Andi Suwarko, Dede Hermansyah, Rumadi, Mirza Norfajri, dan Zuliansyah Andy Dharma.
Arahan SDA
Anggito menyatakan, pada tahun 2013, dirinya pernah menerima nota dinas dari Sekretaris Menteri Agama, Saefuddin A Syafi’i yang isinya mengusulkan sejumlah nama untuk menjadi PPIH. Dalam nota dinas tersebut, Saefuddin menyampaikan bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai PPIH atas arahan Menteri Agama Suryadharma Ali.
