Pengacara Raja Bonaran Situmeang tak layak mendampingi terdakwa Anggodo Widjojo. Dia dinyatakan bersama terdakwa berupaya menghalangi penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK atas terdakwa Anggodo di Pengadilan Tipikor, Selasa (11/5). Tim penuntut umum yang dipimpin Suwarji menjerat Anggodo dengan dakwaan kumulatif.
Pertama, didakwa dengan Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 KUHP. Juga didakwa melakukan perbuatan seperti diatur Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 53 jo Pasal 55 KUHP.
Pada dakwaan kedua, Anggodo bersama Bonaran, lalu Direktur PT Masaro Radikom, Putranefo Alexander Prayugo, dengan Ari Muladi berupaya menggagalkan proses hukum terhadap Anggoro Widjojo. Nama terakhir tak lain adalah kakak kandung terdakwa, Direktur PT Masaro sekaligus buronan KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan yang dimenangkan perusahaan milik Anggoro.
Diuraikan, tindakan mereka membuat skenario itu disusun di kantor Masaro, Jalan Talang Betutu No 11 A, Jakarta Pusat, kantor Bareskrim Mabes Polri, Apartemen Sudirman, Kantor LPSK dan Cafe Ola La hotel Formula 1, Cikini, Jakarta Pusat. Skenario yang dimaksud adalah agar Anggoro, Putranefo, Ari Muladi, Aryono, dan Joni Aliando tidak bisa diperiksa KPK. Selanjutnya membuat laporan seakan-akan ada pemerasan dilakukan pimpinan KPK.
Kemudian membuat kronologis pengurusan kasus untuk dijadikan keterangan Ari Muladi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Tindakan tersebut dilakukan agar pengembangan penyidikan terkait keterlibatan Anggoro dan PT Masaro dalam kasus pengusulan anggaran dan pengadaan SKRT Dephut tahun 2007. Pengembangan penyidikan dilakukan dari perkara penyuapan mantan Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal.
Bonaran seusai pembacaaan dakwaan menyatakan apa yang diuraikan JPU adalah melaksanakan surat kuasa Anggodo. Oleh sebab itu sejak awal dia sudah menyurati KPK agar dirinya tak dijadikan saksi kliennya. “Bahkan pertemuan dengan pengacara Ari Muladi murni pertemuan antar pengacara,” imbuhnya.
Sedangkan Suwarji bersikeras, dalam surat dakwaan bukan menyebutkan Bonaran sebagai pengacara melainkan bersama-sama dengan Anggodo. “Peran pengacara terdakwa dalam surat dakwaan memang ada kaitan dengan perbuatan terdakwa,” tegasnya.
Sementara, dakwaan kesatu, penuntut umum menguraikan Anggodo bersama Anggoro telah melakukan permufakatan jahat untuk menyuap penyidik dan pimpinan KPK melalui Ari Muladi sebesar Rp5,15 miliar. Hal itu dilakukan agar penyidik dan pimpinan KPK memperingan atau tidak melanjutkan proses hukum yang melibatkan Anggoro dan PT Masaro hasil pengembangan penyuapan Yusuf Erwin Faishal.
Drama Sakit
Sekira setengah jam, pembacaan dakwaan terdakwa ditunda. Pasalnya, ada perdebatan antara penuntut umum dengan penasihat hukum Anggodo.
Tim penuntut umum meminta majelis hakim agar pembacaan surat dakwaan tidak lagi ditunda seperti hari sama pekan lalu. Pasalnya, setelah diperiksa dan ditangani dengan tindakan medis seperti permintaan terdakwa, yang bersangkutan menyatakan siap untuk mendengarkan dakwaan.
Namun, sesampainya di ruang pengadilan, Anggodo mengeluh sakit kepala dan pendengarannya tak jelas. Tapi, dia menjawab jelas semua pertanyaan Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba.
Guna membenarkan kondisi Anggodo sehat, penuntut umum menghadirkan dokter KPK, Kunto Wiharto di persidangan. “Kondisi terdakwa sehat untuk mengikuti agenda
pengadilan,” terangnya.
Pendapat itu tidak diterima penasihat hukum terdakwa. “Terdakwa sakit menurut dokter ahli saraf, apakah dokter KPK juga ahli di bidang itu,” tanya OC Kaligis.
Kunto menjawab, “Spesialisasi saya nuklir.” Dia tegaskan, untuk sekadar menyatakan apakah seseorang sakit atau sehat, tidak perlu pendapat dokter dengan keahlian tertentu.
Kemudian, Tjokorda menskors sidang selama lima belas menit agar dokter KPK memeriksa ulang kondisi terdakwa. Sebelum menit kelima belas, penasihat hukum berupaya memojokkan dokter KPK yang menurut mereka memaksa terdakwa untuk menelan obat tertentu.
Tapi, hal itu dibantah Kunto saat sidang kembali dibuka majelis hakim. “Saya anjurkan terdakwa meminum obat maag, tapi yang bersangkutan tidak mau,” ujarnya.
Pasalnya, terdakwa tidak mengalami seperti yang dikeluhkan. Obat yang diberikan ternyata juga bukan untuk jenis penyakit parah.
Akhirnya, majelis hakim memutuskan, surat dakwaan tetap dibacakan. “Besok saya berikan surat ketetapan pembantaran terdakwa,” terang Tjokorda.
Akhirnya, surat dakwaan dibacakan tim penuntut umum secara bergiliran. Meskipun ada protes dari penasihat hukum bahwa pengadilan melanggar hak asasi terdakwa yang memaksa persidangan digelar tatkala Anggodo mengeluh sakit. Sidang berlanjut, dan Anggodo menutup sebelah matanya selama dakwaan dibacakan. Pria kelahiran Surabaya tahun 1954 dan hanya berpendidikan SD ini mendegarkan seluruh isi dakwaan. Meskipun mata sebelah kanannya terus dia tutupi dan beberapa kali terdengar suara seperti dengkuran dari Anggodo.
















