Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal membacakan surat dakwaan Anggodo Widjojo. Karena terdakwa tak dapat hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (4/5).
Ketua tim JPU, Suwarji menguraikan pihaknya sudah memanggil Anggodo untuk hadir di Pengadilan Tipikor. "Surat panggilan kami layangkan 27 April 2010 dan diterima pada hari yang sama," terangnya di pengadilan.
Namun, lanjut Suwarji, saat petugas KPK menjemputnya di Rutan Cipinang, Anggodo enggan memenuhi panggilan seperti tertera dalam surat JPU. "Dia beralasan sakit," imbuhnya. Oleh sebab itu, petugas membawa Anggodo ke dokter Rutan Cipinang.
Anehnya, dari hasil pemeriksaan dokter Rutan Cipinang, alasan sakit Anggodo tidak ditemukan. Dokter berpendapat dari hasil pemeriksaan kesehatan terdakwa, tidak ada halangan buat Anggodo untuk hadir di persidangan.
Bersama surat itu, terdapat catatan tangan Anggodo tentang keluhan sakitnya. Dia merasakan tidak sanggup hadir di persidangan karena syaraf atau urat-uratnya kejang. Sehingga syaraf di otaknya tertarik.
Menanggapi itu, majelis hakim perkara ini, Tjokorda Rai Suamba menyatakan kewajiban menghadirkan terdakwa ada di tangan JPU. "Oleh sebab itu sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ditunda Selasa (11/5/2010) pekan depan," tukas ketua majelis hakim.
Minta Ditunda
Sesudah mengucapkan itu, tim pengacara Anggodo mengajukan permohonan pada majelis hakim. Yaitu agar surat kuasa tim pengacara Anggodo diterima majelis hakim. Lalu, permohonan agar majelis memberikan izin pada Anggodo untuk berobat.
Namun keinginan itu ditolak majelis. Ketua majelis, Tjokorda Rai Suamba menilai karena terdakwa tidak hadir kali itu, maka proses persidangan belum dimulai. "Jadi, belum saatnya permohonan itu diajukan pada majelis hakim untuk disetujui kami," tukas Tjokorda.
Setelah sidang ditutup, pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang mengutarakan pihaknya memohon sidang Anggodo ditunda.
Pasalnya, pengadilan harus menunggu putusan banding praperadilan keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, dua pimpinan KPK.
Bonaran menyatakan jika putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan dibawahnya yang mengabulkan praperadilan SKP2, perkara Bibit-Chandra harus didahulukan. "Karena hal itu adalah kepatutan menurut hukum, mengingat perkara dua piimpinan KPK adalah pemerasan, sedangkan Anggodo percobaan penyuapan," urainya.
Mengenai permohonan pihak pengacara Anggodo, Bonaran menyatakan pihaknya sudah mengajukan permohonan fatwa pada Mahkamah Agung (MA). Dia menambahkan, penangguhan perkara berdasarkan hukum, patut dikabulkan majelis.
