Anggodo Widjojo menolak pemanggilan KPK untuk diperiksa penyelidik besok, Kamis (7/1). Hal itu diungkapkan pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang ketika dihubungi, Rabu (6/1). "Secara hukum, pemanggilan harus tiga hari sebelumnya," tukas Bonaran.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan surat pemanggilan kedua disampaikan pada Anggodo hari Selasa (5/1). Pemanggilan pertama disampaikan pada 31 Desember 2009, namun Anggodo tidak hadir.
Ketika ditanya alasan mengapa Anggodo tidak hadir pada pemanggilan pertama, Bonaran menyatakan karena mengikuti anjuran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. "Kenapa harus ada panggilan? Itu bukan mangkir, kami sudah memberi jawaban kepada KPK," tandas Bonaran.
Menanggapi itu, staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana melalui pesan singkat elektronik menegaskan anjuran presiden hanya untuk kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. "Sedangkan yang lain harus diproses secara hukum sesuai bukti yang ada," kata Denny.
Koordinator Hukum dan Pemantau Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Illian Deta Artasari menyatakan jika Anggodo tidak datang, jelas dia mengabaikan KPK. Bahkan, lanjut Illian, perbuatan Anggodo melakukan pembicaraan kepada oknum di kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah menunjukkan dia melecehkan hukum.
"Seharusnya ada upaya paksa jika (Anggodo) tidak datang. Karena perbuatannya melecehkan hukum," ungkap Illian. Jika KPK tidak melakukan upaya paksa itu, ujar Illian, berarti komisi membiarkan siapa saja termasuk Anggodo melecehkan hukum. Kasus ini bukan semata soal Anggodo. "Tapi pintu masuk menguak mafia hukum di institusi penegak hukum," pungkas Illian.
