Anggodo Widjojo menolak pemanggilan KPK untuk diperiksa penyelidik besok, Kamis (7/1). Hal itu diungkapkan pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang ketika dihubungi, Rabu (6/1). "Secara hukum, pemanggilan harus tiga hari sebelumnya," tukas Bonaran.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan surat pemanggilan kedua disampaikan pada Anggodo hari Selasa (5/1). Pemanggilan pertama disampaikan pada 31 Desember 2009, namun Anggodo tidak hadir.
Ketika ditanya alasan mengapa Anggodo tidak hadir pada pemanggilan pertama, Bonaran menyatakan karena mengikuti anjuran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar kasus ini diselesaikan di luar pengadilan. "Kenapa harus ada panggilan? Itu bukan mangkir, kami sudah memberi jawaban kepada KPK," tandas Bonaran.
Menanggapi itu, staf khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana melalui pesan singkat elektronik menegaskan anjuran presiden hanya untuk kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. "Sedangkan yang lain harus diproses secara hukum sesuai bukti yang ada," kata Denny.
Koordinator Hukum dan Pemantau Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Illian Deta Artasari menyatakan jika Anggodo tidak datang, jelas dia mengabaikan KPK. Bahkan, lanjut Illian, perbuatan Anggodo melakukan pembicaraan kepada oknum di kepolisian dan Kejaksaan Agung sudah menunjukkan dia melecehkan hukum.
"Seharusnya ada upaya paksa jika (Anggodo) tidak datang. Karena perbuatannya melecehkan hukum," ungkap Illian. Jika KPK tidak melakukan upaya paksa itu, ujar Illian, berarti komisi membiarkan siapa saja termasuk Anggodo melecehkan hukum. Kasus ini bukan semata soal Anggodo. "Tapi pintu masuk menguak mafia hukum di institusi penegak hukum," pungkas Illian.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bibit S Rianto menepis tudingan kalangan pegiat anti korupsi yang menduga KPK menemui hambatan dalam menyelidiki kasus Anggodo. “Nggak ada hambatan kok,” kata Bibit, Senin (4/1) lalu.
Mengenai tak kunjung ditetapkannya Anggodo sebagai tersangka, Bibit menjelaskan bahwa KPK tak ingin gegabah. Ada beberapa prosedur yang harus dilalui KPK dalam menangani suatu kasus. Biasanya tim penyelidik KPK akan menggelar perkara (ekspose) setelah mengumpulkan alat bukti. Setelah itu para pimpinan KPK akan mengadakan rapat untuk menentukan apakah perkara itu layak dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atau tidak.
Dalam perkara ini Bibit menuturkan masih menunggu hasil keputusan rapat pimpinan KPK. “Kita (pimpinan KPK, red) kan berlima,” ujarnya. Namun lebih jauh Bibit mengisyaratkan, berdasarkan alat bukti yang sudah KPK miliki, Anggodo akan ditetapkan sebagai tersangka. “Belum tahu..belum tahu,” kata Bibit ketika ditanya kapan KPK menjadikan Anggodo sebagai tersangka.
Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP menyatakan KPK akan memeriksa Anggodo dalam pekan ini. Penyelidikan terhadap Anggodo terkait dengan pelimpahan perkara dari kepolisian dan laporan dari Ary Muladi beserta tim pengacaranya yang menamakan diri Tim Pembela Rakyat Anti Kriminalisasi.
Johan menguraikan, pelimpahan penyelidikan dari Mabes Polri terkait pasal percobaan melakukan tindak pidana korupsi seperti diatur UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara Tim Pembela Rakyat Anti Kriminalisasi melaporkan Anggodo terkait pasal 21 UU Tipikor karena Anggodo dinilai sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan suatu tindak pidana korupsi.
