“Sepanjang menyangkut PPP dan saya, apa yang dia tulis dalam surat terbukanya, bagi saya, adalah sebuah kebohongan publik dan ketidakpatutan/ketidakpantasan sebagai orang yang mengidentifikasikan diri intelektual,” Pernyataan itu keluar dari bibir Arsul Sani. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu geram dengan pernyataan Prof Denny Indrayana dalam surat terbuka sebelumnya.
Bermula dari Denny Indrayana membuat surat terbuka yang ditujukan ke pimpinan DPR, perihal "Laporan Dugaan Pelanggaran Impeachment Presiden Joko Widodo". Mengutip dari surat Denny, disebutkan “Ketika Soetrisno Bachir menanyakan, kenapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan, padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian, dan akibatnya PPP bisa saja hilang di DPR pasca Pemilu 2024. Arsul menjawab, “PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga, karena bertentangan dengan kehendak penguasa”.
Bagi Arsul yang juga menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menilai pernyataan Denny tersebut seolah berasal dari dirinya tanpa cek dan ricek atau tabayyun terlebih dahulu atas kebenaran kalimat yang ditulisnya. Padahal tabayyun menjadi langkah awal yang harus dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas materi pernyataan yang bakal disodorkan ke lembaga resmi dan publik.
Baca Juga:
- Polemik Pernyataan Denny Indrayana, Pejabat Negara Disarankan Gunakan Hak Jawab
- Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Terus Berbenah
Atas pernyataan Denny yang belakangan lebih banyak bermukim di Melborne Australia itu, Arsul pun telah menghubunginya. Arsul memberikan dua pilihan kepada Denny dalam menyelesaikan persoalan yang mengkaitkan dirinya maupun partai tempatnya bernaung yang dianggap sebagai bentuk kebohongan publik. Lantas apa saja dua pilihan tersebut?.
Pertama, diselesaikan melalui jalur hukum. Tentu saja Arsul bakal mengambil jalur hukum ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kedua, diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Dengan cara meminta maaf kepada PPP dan dirinya serta menyampaikannya di ruang publik. Termasuk berjanji tidak akan mengulangi kembali hal yang sama di masa depan.
“Saudara Denny Indrayana memilih alternatif kedua dengan membuat surat seperti terbaca di atas,” ujar Arsul sebagaimana dikutip dari laman Instagram Arsul, Jum'at (9/6/2023).