Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Serius Lindungi Buruh Migran
Terbaru

Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Serius Lindungi Buruh Migran

Sumbangan devisa dari pekerja/buruh migran Indonesia mencapai Rp159,6 triliun per tahun.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. Foto: dpr.go.id
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani. Foto: dpr.go.id

Pekerja/buruh migran Indonesia kerap disebut sebagai pahlawan devisa. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk serius melindungi dan membela buruh migran Indonesia. "Para pekerja migran Indonesia ini adalah pahlawan yang menyumbang devisa kurang lebih Rp159,6 triliun per tahun. Pastikan hak-hak PMI ditunaikan serta keamanan mereka sebelum dan sesudah bekerja hingga tiba di tanah air," kata dia sebagaimana dikutip laman dpr.go.id, Senin (19/12/2022).

Netty mendorong pemerintah untuk memperluas perlindungan terhadap buruh migran Indonesia. Perluasan perlindungan itu bisa dilakukan antara lain dengan meningkatkan keterampilan bahasa, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan serta lainnya. "Pemerintah melalui BP2MI juga harus merealisasikan komitmen untuk menyikat sindikat penyaluran pekerja migran Indonesia non prosedural. Jangan lagi ada warga negara yang tertipu dengan iming-iming, tapi justru keselamatannya terancam," tambah Politisi PKS ini.

Selain itu, Netty meminta pemerintah memaksimalkan program penanganan setelah pekerja migran pulang ke Indonesia. Program itu diharapkan dapat membuat pekerja migran bisa tetap produktif dan mampu menggerakkan ekonomi keluarga.

"Berbagai pelatihan seperti keterampilan, bisnis dan sebagainya harus maksimal diberdayakan. Selain itu juga permudah para pahlawan devisa tersebut dengan pendampingan dan pemberian akses modal yang pembayarannya tidak memberatkan,” ungkap Netty

Netty mengingatkan pemerintah harus terlibat aktif dalam menjaga dan mendampingi keluarga buruh migran yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, tak jarang pekerja migran yang pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga yang rentan. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif dalam menjaga ketahanan keluarga mereka serta memastikan anak-anak pekerja migran mendapatkan hak-haknya, seperti hak akan pendidikan dan kesehatan.

"Anak-anak Indonesia, apapun latar belakang keluarganya merupakan generasi masa depan. Jangan sampai hanya karena keterbatasan ekonomi, sebagian besar dari mereka justru menjadi generasi yang lemah karena kurangnya pengetahuan dan kesehatan," urai Netty.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pemerintah memperkuat pendidikan anak pekerja migran melalui program desa migran produktif (Desmigratif). Program desmigratif digulirkan pemerintah dalam rangka memberikan layanan dan perlindungan terhadap pekerja migran sejak dari desa. Salah satu pilar desmigratif adalah community parenting yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat desmigratif bahwa pendidikan anak tak hanya didapat dari orang tuanya, tapi juga masyarakat.

"Jadi tanggung jawab pendidikan tidak hanya bisa ditanggung orang tua yang bekerja ke luar negeri. Masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak yang ditinggal bekerja ke luar negeri," kata Ida.

Mengingat pentingnya pilar community parenting, Ida menyebut pihaknya berupaya mengembangkan pilar ini. Salah satunya melalui kerja sama antara Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan dengan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKKNU).

"Kerja sama ini telah menghasilkan 4 buku panduan bagi pengelola Desmigratif dalam memberikan pola pengasuhan kepada anak-anak yang ditinggal orang tuannya menjadi PMI," imbuh Ida.

Tags:

Berita Terkait