Senada dengan Akbar Tanjung, Menko Perekonomian Rizal Ramli juga menegaskan bahwa langkah apapun yang diambil oleh pemerintah tujuannya adalah untuk meminimalisir kerugian. Caranya, dengan meminta debitur yang telah menandatangani MSAA untuk menambah aset apabila aset yang mereka serahkan nilainya kurang dari utang mereka dan dengan menyerahkan jaminan pribadi (personal guarantee).
Jika kedua syarat tersebut mereka penuhi, pemerintah menilai bahwa debitur yang bersangkutan kooperatif. "Karenannya, pemerintah bersedia memperpanjang jangka waktu penyelesaian, mengadakan negosiasi mengenai tingkat suku bunga, minimal sampai pada tingkat yang tidak merugikan negara," kata Rizal.
Jaksa Agung Marzuki Darusman, menjawab pertanyaan tentang release and discharge, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung dan Kepolisian tetap melakukan investigasi terhadap kemungkinan debitur melakukan tindak pidana pelanggaran BMPK.
Marzuki menyatakan, kelanjutan release and discharge sekarang berada di tangan pemerintah untuk mendudukkan masalahnya dengan debitur. Dengan demikian Kejaksaan Agung tetap melakukan tindakan hukum yang perlu diambil. "Langkah dan proses hukum yang dilakukan Kejagung tetap dijalankan sebagaimana mestinya secara simultan," cetus Marzuki.
Sementara itu, Akbar Tanjung juga tidak secara tegas menjawab apakah klausul release and discharge akan dihapus atau tetap dilanjutkan. Akbar hanya menjawab bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang initinya melakukan penyempiurnanan atau perbaikan terhadap diktum-diktum yang di MSAA yang intinya meminamilisir kerugian negara.
Sayang sekali pada pertemuan tersebut, dua ahli hukum, Fred Tumbuan dan Kartini Mulyadi yang melakukan legal audit terhadap MSAA, sama sekali tidak mau memberi keterangan. Dan penyelesaian masalah MSAA pun makin mengambang.
















