Meskipun tertatih-tatih, hukum harus terus berjalan sepanjang masa. Ia harus dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, dengan sejumlah norma yang tidak hanya berkutat pada peristiwa saat pembentukan hukum, tetapi juga berusaha mengantisipasi masa depan. Hukum berjalan menyusuri jalan yang dibuatkan untuknya, hingga ia menemukan persimpangan jalan untuk menentukan arah yang benar.
Saat di persimpangan, hukum tak dipaksa untuk memilih satu jalur, melainkan masing-masing bidang hukum mencari jalan dan pada akhirnya bertemu pada tujuan yang sama: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum bergerak dalam filosofi ‘ada banyak jalan menuju Roma’.
Sebuah buku antologi tentang persimpangan jalan bagi ilmu hukum telah diluncurkan di aula Magister Hukum Universitas Pancasila, Jumat (21/8) lalu. Judulnya, “Hukum di Persimpangan Teknologi: Kecerdasan Buatan, Data Pribadi, dan Tata Kelola Digital”. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, M. Ilham Hermawan, menyebut penerbitan buku ini sebagai wujud nyata dari proses intelektual, sebagai respons atas perkembangan teknologi digital.
“Perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara cepat dan dinamis menuntut lahirnya pemikiran-pemikiran hukum yang tidak hanya kritis, tetapi juga berani mengambil posisi dalam merespons perubahan,” papar Ilham.
Tujuh tulisan dalam antologi ini memperlihatkan bagaimana hukum beririsan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan itu terkadang menimbulkan pertanyaan dan masalah hukum, yang menuntut hukum harus memberikan arah dan jawaban. Ambil contoh deepfake, yang kini ramai dipergunakan di media sosial. Istilah ini merujuk pada kemampuan akal imitasi (artificial intelligence/AI) untuk memanipulasi video, gambar, dan suara seolah-olah autentik. Teknologi ini bekerja melalui algoritma jaringan saraf tiruan yang mempelajari pola wajah, ekspresi, dan suara seseorang, lalu menggunakannya untuk menciptakan representasi palsu tokoh tertentu, umumnya yang sedang menjadi perhatian publik.
Kini, di media sosial, deepfake kerap digunakan untuk menciptakan narasi provokatif, bahkan tak jarang dipakai untuk melakukan penipuan. Tulisan Andya Milano, karyawan legal di sebuah bank pelat merah, tentang pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan deepfake yang menyerang perlindungan data pribadi, memperlihatkan kepada pembaca bagaimana tertatih-tatihnya hukum mengawasi penyalahgunaan deepfake. Permasalahan mendasar yang dihadapi Indonesia saat ini, tulis Andya, adalah kekosongan hukum yang mengatur AI dan deepfake (hal. 3).
Apa yang disampaikan Andya Milano berjalin-berkelindan dengan tulisan Febriansyah tentang pembangunan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan AI (hal. 85-125). Febriansyah menyatakan AI kerap disalahgunakan dan merambah ke banyak aspek pidana. Ia mencoba mengulas tiga hal: kedudukan AI dalam hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan yang mempergunakan AI, dan respons hukum pidana terhadap perkembangan AI. Hukum pidana, tulisnya, dapat mengambil peran sebagai akselerator pembangunan AI dengan memanfaatkan prinsip ‘racun pada ekornya’ atau in cauda venenum. (Baca juga: Cauda Venenum: Jika Perusahaan Klien Anda Masuk Daftar Hitam).
