Mundurnya Adi Andojo ini kemungkinan akan segera diikuti oleh anggota TGPTPK yang lain, terutama anggota yang berasal dari unsur masyarakat yang seide dengan Adi Andojo.
Mundurnya Adi juga tampaknya menjadi klimaks dari ketidakberhasilan TGPTPK selama ini untuk memberantas korupsi. Dibentuk sejak Mei 2000, TGPTPK baru bisa mulai bekerja pada sekitar Agustus 2000 karena belum mendapat dana dan sekretariat. Sejak saat itu sampai kini, belum ada satu kasus pun yang berhasil mereka bawa ke pengadilan.
Titik nadir dari TGPTPK adalah pada saat munculnya putusan praperadilan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa TGPTPK tidak berhak melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU no 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
Putusan praperadilan ini bisa dibilang membuat TGPTPK mati langkah. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan seorang mantan hakim agung dan dua hakim agung ini adalah perkara pertama yang dianggap cukup bukti oleh TGPTPK untuk diajukan ke pengadilan.
Selain itu, kasus dugaan korupsi oleh para hakim ini merupakan gebrakan pertama dari TGPTPK yang memprioritaskan untuk mendahulukan pemberantasan korupsi yang terjadi di lingkungan peradilan.
Apa saja sebenarnya yang menjadi hambatan bagi TGPTPK dalam melaksanakan tugasnya? Berdasarkan hasil evaluasi TGPTPK sendiri terhadap kinerjanya, banyak faktor yang mengakibatkan buruknya kinerja TGPTPK. Faktor itu terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor eksternal
Menurut evaluasi itu, faktor eksternal yang menjadi kendala utama bagi TGPTPK adalah prosedur penegakan hukum itu sendiri dan para penegak hukumnya. Menurut TGPTPK dengan kondisi korupsi yang sudah kronis (extraordinary), aturan hukum yang normal (ordinary) sudah tidak mencukupi. Semestinya, kondisi itu dihadapi dengan aturan yang extraordinary.
Belum lagi adanya aturan-aturan hukum normal yang selama ini menghambat pemberantasan korupsi, seperti sistem pembuktian, rahasia perbankan, rahasia jabatan, tindakan kepolisian terhadap pejabat negara, dan lain-lain.
Sistem yang ordinary tadi terbukti dimanfaatkan dengan sangat efektif oleh para pemegang kekuasaan maupun pemegang sumber-sumber kekayaan negara yang korup, sehingga mereka resisten terhadap segala usaha pemberantasan korupsi.
Putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang menyatakan bahawa TGPTPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi sebelum berlakunya UU No 31 tahun 1999 jelas merupakan contoh nyata prosedur penegakan hukum dan aparat penegak hukum menjadi kendala dalam upaya TGPTPK memberantas korupsi.
Untuk mengatasi hal itu, TGPTPK mencari jalan keluar. Kini, untuk perkara tindak pidana berdasarkan UU No 31 tahun 1971 administrasinya dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), walaupun pengendaliannya tetap berada pada TGPTPK. Entah apakah penyelesaian dengan cara ini berhasil atau tidak mengingat dengan cara ini kendali berarti ada di tangan Jampidsus. Pasalnya, "bendera" yang digunakan adalah bendera Jampidsus.
Contoh lain hambatan yang datang dari penegak hukum adalah menyangkut prosedural tindakan kepolisian terhadap para hakim yang diperluas cakupannya oleh Mahkamah Agung (MA) dengan fatwa MA No KMA/125/RHS/VIII/1991 tanggal 31 Agustus tahun 1991.
Dengan adanya fatwa itu, tindakan untuk pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap para hakim harus atas perintah jaksa agung dan mendapat persetujuan ketua MA dan Menteri Kehakiman/Agama.
Padahal sebelum adanya fatwa itu, hanya penangkapan dan penahanan terhadap hakim yang memerlukan persetujuan ketua MA dan menteri, serta atas perintah Jaksa Agung. Dengan adanya fatwa ini dan tentu saja melihat pada kondisi di MA pada khususnya serta peradilan pada umumnya, penanganan korupsi dengan tersangka hakim seperti yang dilakukan oleh TGPTPK menjadi terhambat. Pasalnya, ketua MA enggan memberi ijin dengan alasan yang dicari-cari.
Hambatan lain adalah posisi TGPTPK yang ada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung. Dengan posisi ini, setiap surat perintah penyidikan yang dilakukan oleh TGPTPK harus dikeluarkan oleh jaksa agung. Dengan kondisi jaksa agung dan Kejaksaan Agung yang masih seperti sekarang, hal ini jelas menjadi masalah.
Sebagai contoh adalah kasus Texmaco. TGPTPK sebenarnya berencana untuk membuka kembali kasus Texmaco yang telah di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Namun karena Jaksa Agung tidak setuju dan tidak memberikan izin, maka kasus itu tetap dipetieskan.
Contoh yang lebih absurd adalah ketika rapat pleno TGPTPK memutuskan agar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ditangani oleh Jampidsus. Alasan anggota TGPTPK yang juga seorang jaksa adalah bahwa kasus BLBI ini dinilai sebagai kasus yang pembuktiannya sulit. Ini jelas aneh. Bukankan berdasarkan UU No 31 Tahun 1999, TGPTPK dibentuk untuk menangani kasus korupsi yang sulit pembuktiannya?
Yang juga menjadi pertanyaan adalah bagaimana anggota TGPTPK yang lain dapat menyetujui usul seorang anggota yang jaksa itu, sehingga penanganan kasus BLBI oleh Jampidsus menjadi kesepakatan antara TGPTPK dengan kejaksaan.
Ketentuan bahwa hanya anggota TGPTPK yang berasal dari unsur kejaksaan dan kepolisian saja yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan juga merupakan suatu masalah tersendiri. Anggota yang masih aktif sebagai jaksa dan polisi ini akhirnya menghambat tugas TGPTPK karena tidak dapat bersikap independen dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut instansinya, seperti yang terjadi dalam kasus Texmaco dan BLBI tadi.
Di sisi lain, anggota yang berasal dari unsur masyarakat, yang notabene lebih independen terhadap para penegak hukum karena tidak mempunyai hubungan struktural, tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Anggota non-jaksa dan polisi ini hanya bertugas sebagai pengawas dan asistensi.
Perlunya izin dari pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan, penggeledahan, atau pemblokiran juga menjadi kendala TGPTPK. Pernah, ketika TGPTPK meminta izin ketua pengadilan negeri (PN) untuk melakukan penyitaan terhadap seorang pejabat pengadilan, ketua PN tersebut menyatakan bahwa karena menyangkut orang penting maka harus ada izin dari ketua pengadilan tinggi (PT).
Faktor internal
Adanya kendala-kendala eksternal, tidak berarti bahwa tidak ada faktor dari dalam TGPTPK sendiri yang menghambat kerja mereka. Justru buruknya kinerja mereka sebagian disebabkan oleh kinerja para anggotanya sendiri.
Tidak adanya kewajiban bagi anggota TGPTPK untuk tidak merangkap jabatan jelas merupakan masalah yang serius. Tugas pemberantasan korupsi sendiri adalah sebuah tugas sangat berat yang tidak bisa dikerjakan dengan separuh tenaga dan pikiran. Apalagi pemberantasan korupsi memilki segudang kendala ,seperti yang terjadi saat ini. Belum lagi ancaman conflict of interest yang biasanya terjadi pada rangkap jabatan.
Masa kerja TGPTPK yang hanya sebentar menjadi alasan mengapa para anggotanya tidak mau melepas pekerjaannya di tempat lain. Yang terjadi selama ini, banyak anggota yang malas melakukan tugasnya dan hanya datang dua kali seminggu pada saat rapat pleno. Jadi, tampaknya pekerjaan di TGPTPK itu hanya sambilan. Padahal mereka mendapat gaji yang cukup lumayan, Rp12,5 juta sebulan. Enak juga gaji gede, kerja santai.
Karena itu, tingkat keterlibatan anggota dalam pelaksanaan tugas keseharian masih rendah. Tanggung jawab anggota tim berdasarkan PP No 19 Tahun 2000 tentang TGPTPK pun tidak didefinisikan secara jelas.
Dalam melaksanakan tugas-tugas penyelidikan yang dilakukan oleh anggota satgas, para anggota satgas yang merupakan jaksa dan polisi tidak dapat melaksanakan tugasnya secara penuh. Pasalnya, mereka masih merangkap jabatan pada instansi mereka.
Di sisi lain, koordinasi dan komunikasi antar anggota tim atau antara satgas dan tim asistensi juga masih lemah. Seringkali penyelidikan yang dilakukan oleh satu tim tidak tersosialisasi pada yang lain.
Anggota TGPTPK sendiri tidak semuanya merupakan orang-orang pilihan yang benar-benar komit pada pemberantasan korupsi. Proses rekruitmen yang tidak jelas dan tidak transparan menyebabkan masyarakat tidak pernah tahu atas dasar apa terpilihnya orang tersebut.
Akibat dari pola rekruitmen itu, wajar jika kemudian muncul perbedaan persepsi. Hal ini karena perbedaan komitmen dalam memberantas korupsi. Akibatnya, anggota tim tidak dapat bekerja sama dengan baik.
Fakta bahwa anggota TGPTPK sampai saat ini belum melaporkan harta kekayaan mereka pada masyarakat juga menjadi satu titik kelemahan mereka. Sebagai anggota tim yang akan memberantas korupsi, seharusnya menjadi kewajiban mereka untuk lebih dulu bersikap transparan. Sikap itu akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat pada mereka.
Sebuah tim yang akan meberantas korupsi di tengah masyarakat yang korupsinya sudah parah tentu memerlukan PR (public relations) yang baik. Sayang sekali, TGPTPK tidak memilki hal tersebut. Padahal masyarakat yang sudah muak dengan korupsi, seharusnya dapat menjadi pendukung yang kuat bagi TGPTPK. Selama ini, anggota TGPTPK tidak dapat berbicara langsung pada publik dan juga tidak ada pihak yang dapat menjadi jembatan antara mereka dan publik.
Melihat semua kendala ini, wajarlah jika banyak pihak, termasuk ketua TGPTPK sendiri yang sudah patah arang menghadapi kondisi ini. Lalu bagaimana dengan pemberantasan korupsi di negeri ini? Apakah kita hanya akan menunggu terbentuknya komisi anti korupsi yang kini draf UU-nya sedang digodok di Depkeh?
Jika jawabannya ya, lalu selama menunggu apakah korupsi yang terjadi akan kita diamkan saja? Mungkin ada yang bilang, apalah artinya mendiamkan sebentar lagi. Toh, selama ini kita juga sudah mendiamkan korupsi terlalu lama. Duh, beratnya memberantas korupsi.
















