Industri asuransi kini dihadapkan pada tantangan untuk menekankan prinsip kepatuhan yang semakin kompleks seiring meningkatnya tuntutan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Ratusan aktivitas kepatuhan APU-PPT wajib dimonitor secara konsisten oleh pelaku industri.
Regulatory Compliance Specialist Hukumonline, Aditya Putra mengatakan tantangan APU-PPT hanya menjadi satu dari sekian banyak kewajiban yang perlu disiapkan oleh perusahaan asuransi. Namun sifatnya yang sangat sensitif terhadap risiko hukum dan reputasi membuat APU-PPT berada pada prioritas teratas.
"Ada ratusan aktivitas kepatuhan yang spesifik berkaitan dengan APU-PPT. Ini angka yang besar dan menunjukkan betapa ketatnya pengawasan serta ekspektasi regulator," kata Aditya saat menyampaikan materi dalam seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Jumat (21/11/2025).
Baca juga:
- AAUI Dorong Penguatan CDD di Tengah Kompleksitas Pemasaran Pihak Ketiga
- LDD dan Audit Hukum Sering Dianggap Sama, Pentingnya Pemeriksaan Legalitas untuk Investasi
- Due Diligence Kunci Krusial dalam Proses Merger dan Akuisisi di Indonesia
.jpg)
Regulatory Compliance Specialist Hukumonline, Aditya Putra. Fotografer/RES
Menurutnya, isu pencucian uang dan pendanaan terorisme memiliki karakter risiko yang berdampak pada stabilitas industri keuangan secara keseluruhan, tidak hanya pada perusahaan individual. Ia menekankan penyedia jasa keuangan di sektor asuransi harus memahami bahwa eksposur risiko datang dari transaksi mencurigakan dan juga dari ketidakpatuhan administratif yang tampak sederhana.
“Ancaman hukumnya berat. Selain potensi sanksi administratif dan pidana, ketika ada keterlibatan sebuah perusahaan dalam kasus pencucian uang, dampaknya pada reputasi bisa menghancurkan,” ucapnya.
Aditya mengungkapkan kompleksitas kepatuhan ini semakin besar karena regulasi APU-PPT tidak hanya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga ada di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, maupun Kementerian.
















