Dalam rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang digadang-gadang bakal mendatangkan investasi dan menciptakan banyak lapangan kerja. Sontak, publik kembali dibuat kaget karena proses pembahasan hingga pengesahan yang hanya memakan waktu 7 bulan - terlebih dibahas di saat pandemi Covid-19 - begitu cepat.
Protes dan kritikan dari sejumlah elemen masyarakat kembali dialamatkan kepada pembentuk UU lantaran proses pembahasan hingga pengesahan minim partisipasi publik yang berdampak besar. “Menolak pengesahan UU Cipta Kerja yang tidak aspiratif, meningkatkan perusakan lingkungan, dan menjadi resep yang salah bagi masalah ekonomi Indonesia,” ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (Himpasiling UI), Priyaji Agung Pambudi saat dikonfirmasi, Rabu (7/10/2020).
Dia melihat ekonomi Indonesia memiliki penyakit lama yaitu competitiveness, ease of doing business, dan rasio foreign direct invesment (FDI) ke gross domestic product (GDP), serta rasio ekspor manufaktur (khususnya medium to high tech) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Akibatnya, ekonomi Indonesia sulit tumbuh diatas 6 persen dan pengentasan kemiskinan cenderung melambat. Diperlukan langkah strategis yang berlandaskan prinsip keselarasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan secara tepat.
Di sisi lain, pendekatan yang diambil dalam RUU Cipta Kerja adalah Risk Based Approach (RBA) yaitu usaha dengan risiko kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) rendah, cenderung lebih sedikit dan/atau lebih cepat proses perizinannya.
Akan tetapi, dalam naskah akademis (NA), tidak ada kejelasan tentang batasan antara kategori rendah, sedang, dan tinggi, sehingga risiko kerusakan lingkungan naik drastis setelah pengesahan RUU Cipta Kerja. Di dalam NA tidak ada batasan yang tegas (safeguard) tentang kondisi lingkungan, adat, dan/atau situs sejarah yang tidak boleh “dikorbankan” untuk investasi.
“Kita menuntut adanya batasan (safeguard) yang tegas untuk aspek lingkungan dan budaya/kearifan lokal/adat/sejarah yang tidak boleh dikorbankan untuk investasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan regulasi turunannya,” pintanya. (Baca Juga: Bila RUU Cipta Kerja Disahkan Potensial Timbulkan Masalah Baru Sektor Perizinan)
Baginya, Risk Based Approach menarik bagi investor yang perlu merambah hutan dan merusak lingkungan, tetapi tidak menarik bagi investor manufaktur export-oriented yang Indonesia butuhkan untuk menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (3P: Profit, People, and Planet).
“Kita menolak skema perizinan Risk Based Approach (RBA) yang tidak memperhitungkan hak adat dan kearifan lokal,” kata dia.
Menurutnya, kerusakan lingkungan akan mempengaruhi perekonomian serta hubungan sosial. Kepentingan lingkungan harus ditempatkan selaras dengan kepentingan ekonomi. Pemerintah sudah semestinya lebih bijak mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan.
Di saat banyak negara maju sibuk mengkampanyekan perlindungan dan pelestarian lingkungan, ironis pemerintah Indonesia justru mengorbankan lingkungan yang tidak mendatangkan banyak manfaat ekonomi. Setidaknya 3,97 juta hektar kawasan lindung dan keanekaragaman hayati di dalamnya terancam dirusak untuk dialihfungsikan menjadi pertambangan dan perkebunan.
Pada sisi lain, jumlah daerah aliran sungai (DAS) yang rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Indonesia memiliki sekitar 4.000 DAS dan 108 diantaranya mengalami kerusakan parah. Selain risiko kerusakan lingkungan yang lebih buruk, pihaknya sempat menyayangkan masuknya klaster pendidikan dalam UU Cipta Kerja yang menjadikan pendidikan sebatas obyek komersial dan rawan invasi lembaga pendidikan asing.
Hal ini sangat membahayakan proses pembangunan berkelanjutan yang memerlukan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Potensi invasi lembaga pendidikan asing dapat memicu konflik sosial yang menyita energi dan menghambat percepatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
“Karena itu, kita mengajak civitas akademika dan aktivis lingkungan serta masyarakat sipil untuk terus mengkritisi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan,” tutupnya. (Baca Juga: Disahkan, Ini Poin Penting dalam UU Cipta Kerja)
Potensi banyak masalah
Penolakan pun datang dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Sebab, berdasarkan kajian ICEL berjudul “Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam” tertanggal 6 Oktober 2020, disimpulkan UU Cipta Kerja dalam implementasinya berpotensi melemahkan instrumen perlindungan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat, dan juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.
Berdasarkan analisis yang dilakukan ada beberapa temuan terhadap masalah dan potensi masalah (negatif) yang lebih banyak dibandingkan temuan positif.
1. Berkaitan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, permasalahan utama adalah direduksinya hak masyarakat atas akses mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, baik itu hak atas informasi, hak atas partisipasi, serta hak atas keadilan. Selain itu, terdapat kesalahan konsep dalam perumusan strict liability yang dapat berakibat sulitnya menjalankan konsep tersebut. Penghapusan pengecualian larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional berpotensi terjadinya kriminalisasi dan pemindahan beban pertanggungjawaban.
2. Berkaitan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, permasalahan utama dihapusnya batas minimal 30 persen kawasan hutan berdasarkan daerah aliran sungai dan/atau pulau, meskipun fraksi-fraksi menolak saat rapat pembahasan. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan juga tidak lagi “didasarkan”, melainkan hanya “mempertimbangkan” penelitian terpadu. Selain itu, terdapat pengecualian bagi masyarakat adat yang memanfaatkan hutan di kawasan hutan asalkan telah 5 tahun berturut-turut melakukannya dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan.
3. Berkaitan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, permasalahan utama terdapat pada perumusan sanksi administrasi dan pidana yang kurang tepat.
4. Berkaitan UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, permasalahan utama terdapat pada berbagai ketentuan-ketentuan dasar yang sebelumnya didetailkan dalam UU itu, kemudian dihapus dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah. Di satu sisi, kekuatan PP tentu lebih lemah dari UU karena tidak dapat memberi sanksi pidana apabila kewajiban yang diatur tidak dipenuhi. Di sisi lain, penilaian atas perubahan tersebut juga tidak dapat dilakukan sekarang karena masih harus menunggu PP tersebut terbit.
5. Berkaitan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, permasalahan utama dilemahkannya posisi tata ruang sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam UU Cipta Kerja, berbagai ketentuan dalam penataan ruang “dilonggarkan” untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang bersifat strategis, lingkup kebijakan nasional strategis ini juga tidak dijelaskan.
