Proklamasi kemerdekaan merupakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting. Proklamasi dimaknai sebagai momen berdirinya Indonesia sebagai negara yang merdeka.
Dari sisi hukum, Muhammad Yamin menerangkan bahwa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah suatu alat hukum internasional yang menyatakan kepada rakyat dan warga dunia bahwa Indonesia menentukan nasibnya untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan (meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan masyarakatnya).
Baca Juga:
- Menu Tanpa Nasi dalam Penyusunan Teks Proklamasi
- Mr. Ahmad Subardjo, Orang Hukum di Seputar Proklamasi Kemerdekaan
- Arti Persatuan dan Kesatuan bagi Bangsa Indonesia
Kemudian, mengutip Jazim Hamidi, terkait bahasan mengenal arti proklamasi kemerdekaan secara hukum, Muhammad Yamin dalam pledoi di depan Mahkamah Tentara Agung pada 3 Juli 1948 lalu menyebutkan bahwa proklamasi adalah piranti hukum untuk menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan memegang kedaulatan de juredi seluruh tanah air dan bangsanya dan akan menyempurnakan kedaulatan de facto dengan perjuangan dan perbuatan yang nyata sebagai akibat pernyataan kemerdekaan itu.
Bagir Manan (dalam Hamidi, 2006:72) juga menerangkan bahwa secara hukum, proklamasi merupakan bentuk pemberontakan yang dapat dikatakan legal dan legitimate karena tindakan tersebut dalam kenyataan hukum diterima oleh seluruh masyarakat.
Adapun menurut B. Arief Sidharta (dalam Hamidi, 2006:73) makna proklamasi adalah tindakan hukum revolusioner yang membentuk keberadaan Indonesia sebagai negara baru; negara yang merdeka dengan tatanan hukum kolonial Hindia Belanda yang perlahan terhapus (hukumnya) karena membentuk tatanan hukum baru.
Makna Naskah Proklamasi dalam Perspektif Hukum
Peristiwa proklamasi tentu tidak dapat dipisahkan dari naskah proklamasi itu sendiri. Moh. Mahfud MD (dalam Hamidi, 2006:72) menilai bahwa alinea pertama naskah proklamasi merupakan cerminan self determination atau hak bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Kemudian, alinea kedua “hak-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” mencerminkani ajaran konstitualisme atau berupa pembatasan kekuasaan.
