Asing Ancam Kedaulatan Pangan
Berita

Asing Ancam Kedaulatan Pangan

Pangan hanya dipandang sebagai komoditas dagang bukan hak yang harus dipenuhi.

ant
Bacaan 2 Menit


Hal serupa juga terjadi di bidang pembenihan dengan kehadiran Monsanto yang mengembangkan bibit jagung dan kedelai, serta beberapa perusahaan Jepang untuk bibit sayuran.


Dominasi perusahaan asing dari hulu ke hilir tersebut, menurut Dadan, telah menyebabkan produk pangan hanya dipandang sebagai komoditas perdagangan yang harganya rentan berubah sesuai kondisi pasar.


"Hal tersebut telah terbukti dengan kenaikan harga komoditas pangan akibat permintaan pasar dunia yang tinggi untuk industri bio-fuel. Modal pertanian korporat tidak diorientasikan pada kebutuhan pangan masyarakat lokal serta pengembangan tanaman pangan lokal," katanya.


Kecenderungan dominasi lahan pertanian menjadi miliki asing, menurut Dadan, telah menyebabkan kehilangan kedaulatan petani untuk mengatur sistem pertaniannya sendiri. Dengan kondisi seperti itu, menurut dia, sulit untuk mewujudkan kedaulatan pangan.


Padahal, hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang meliputi jaminan kontinuitas, kualitas, dan aksesbilitas seperti yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2205 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.


"Saat ini pangan hanya dipandang sebagai sekedar komoditas yang diperdagangkan, bukan hak yang harus dipenuhi. Berpuluh juta petani yang dulunya mandiri dengan mengembangkan tanaman pangan lokal kini bergantung pada korporasi dengan pola pengembangan ekspor global," tuturnya.


Rencana induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disusun pemerintah telah menetapkan Jawa Barat sebagai koridor Food Estate. Pemerintah pun berencana mengundang investor untuk pembukaan lahan pertanian baru dan industri pengolahan pangan.


Dadan berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhati-hati dalam mengembangkan rencana tersebut sehingga kedaulatan pangan tidak jatuh ke tangan pemodal asing.


Apalagi, lanjut dia, sektor pertanian menduduki posisi strategis di Jawa Barat yang menyerap tenaga kerja penduduk sebesar 43 persen.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info