"Praktisi hukum mencakup profesi seperti jaksa, hakim, dan staf legal di kementerian atau pemerintah daerah. Semua ini bisa berstatus PNS maupun non-PNS. Sementara penggiat hukum sering bekerja di NGO untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal. Akademisi hukum juga dapat berstatus PNS jika bekerja di perguruan tinggi negeri, atau non-PNS jika mengajar di kampus swasta," jelas Gede saat dihubungi Hukumonline, Jumat (27/12).
Yang menarik, menurut Gede, adalah kategori lawpreneur. Unej mendorong lulusan hukum untuk menjadi wirausahawan dengan memanfaatkan ilmu hukum yang mereka miliki. Menurutnya, Lawpreneur adalah lulusan yang menjalankan bisnis berbasis hukum, seperti di bidang properti, e-commerce, atau usaha lainnya.
Mengenai minat mahasiswa yang lebih besar terhadap profesi praktisi hukum dibandingkan akademisi, Gede menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar. “Ini adalah keniscayaan. Fakultas hukum sejak awal memang dirancang untuk mencetak lulusan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat,” ujarnya.
Wakil Dekan I Bidang Akademik FH Universitas Jember (Unej), I Gede Widhiana Suarda dan Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum, Andress Deny Bakarbessy.
Namun, Gede menekankan bahwa profesi hukum memiliki cakupan luas, dan lulusan tidak harus menjadi advokat. Ia juga menyoroti tren peningkatan lulusan yang tertarik menjadi penggiat hukum atau bergabung dengan NGO. Sebagai contoh, Gede menyebut Anies Hidayah, salah satu alumni FH Unej yang mendirikan Migrant Care. “Beliau menggunakan keahliannya untuk mengadvokasi pekerja migran Indonesia di luar negeri agar mendapatkan hak-hak mereka,” ucapnya.
Meski jumlah lulusan yang ingin menjadi akademisi lebih kecil, Gede tetap memandang pentingnya peran ini. Banyak lulusan FH Unej yang bergabung dengan lembaga penelitian seperti BRIN atau Balitbang Pemda. Menurutnya, akademisi hukum tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi peneliti yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan hukum di Indonesia.
Pada akhirnya, Gede menegaskan bahwa tujuan utama fakultas hukum adalah mencetak lulusan yang kompeten atau disebut sebagai jurist. Seperti fakultas kedokteran yang mencetak dokter, fakultas hukum mencetak jurist.
