“Mereka harus memiliki kemampuan menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Namun, kami juga mendorong mereka untuk mengeksplorasi profesi lain, seperti menjadi penggiat hukum atau lawpreneur,” tegasnya.
Sejalan dengan Unej,Universitas Pattimura (Unpatti) melalui Fakultas Hukum terus berupaya mengarahkan mahasiswanya untuk mengeksplorasi beragam peluang karier di luar profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum, Andress Deny (Boy) Bakarbessy, mengungkapkan fenomena mayoritas mahasiswa yang ingin menjadi ASN masih dipengaruhi pola pikir konvensional yang diwariskan oleh orang tua.
“Di Maluku, ada istilah ‘dapah hidup’ yang berarti hidup mandiri. Ini sering disampaikan orang tua kepada anak-anaknya, bersekolah supaya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang jelas, stabil, dan terukur. Karena itu, menjadi ASN sering dianggap sebagai jawaban pasti untuk mencapai stabilitas tersebut,” ungkap Boy saat dihubungi oleh Hukumonline, Jumat (27/12).
Ia menjelaskan bahwa pola pikir tersebut membuat sebagian besar mahasiswa hukum lebih memilih profesi seperti hakim, jaksa, atau pegawai pemerintah. Namun, Unpatti terus memberikan arahan bahwa ‘dapah hidup’ tidak harus selalu diperoleh melalui jalur ASN.
“Mahasiswa perlu memahami bahwa menjadi praktisi hukum seperti pengacara, konsultan hukum, atau bahkan bekerja di sektor swasta juga memberikan peluang besar. Bahkan, lulusan hukum bisa menjadi konsultan di bidang lain, seperti acara besar atau industri hiburan. Contohnya, ketika Dewa 19 mengadakan konser di Ambon, kami menunjukkan kepada mahasiswa bagaimana konsultan hukum bisa mendukung penyelenggaraan acara semacam itu,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya mempersiapkan lulusan untuk berbagai profesi, Unpatti kini telah memperkenalkan program Sertifikat Pendamping Ijazah (SPI). Program ini memberikan sertifikasi tambahan kepada mahasiswa hukum dalam bidang-bidang tertentu, seperti kompetensi peradilan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan kontrak.
“Ketika mahasiswa lulus, mereka tidak hanya membawa ijazah sebagai sarjana hukum, tetapi juga sertifikat yang menunjukkan kompetensi mereka di bidang-bidang tersebut. Ini menjadi nilai tambah yang membekali mereka untuk terjun ke dunia kerja, baik di pemerintahan maupun sektor lainnya,” ucap Boy.
Boy mengungkapkan program ini sedang dalam tahap penyelesaian prosedur setelah perubahan statuta universitas yang telah disahkan. Setelah penetapan oleh Kementerian, implementasi program akan didukung oleh kerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kualifikasi dalam menerbitkan sertifikasi kompetensi.
“Kami juga bekerja sama dengan lembaga profesional, seperti Peradi, untuk memberikan pelatihan terkait beracara di pengadilan dan keahlian hukum lainnya. Dengan sertifikasi ini, lulusan Unpatti akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ia menyadari pentingnya mengubah cara berpikir mahasiswa hukum agar lebih berani keluar dari zona nyaman menjadi ASN. Maka dari itu, FH Unpatti terus mensosialisasikan bahwa ada banyak peluang lainnya di luar institusi pemerintahan. “Dengan kompetensi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi praktisi hukum yang mandiri atau bahkan menjelajahi sektor lain, seperti konsultan di industri kreatif dan bisnis.”
