Hukumonline bekerja sama dengan Badan Kerjasama Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS FH PTN) meluncurkan Survei Pendidikan Tinggi Hukum 2024, yang mengulas metode pembelajaran, program pendidikan, hingga profesi yang diminati mahasiswa hukum setelah menyelesaikan pendidikannya.
Katon Baskoro, Research & Awards Manager Hukumonline, menjelaskan bahwa survei ini melibatkan responden dari 26 kampus anggota BKS FH PTN, dengan total partisipasi mencapai 780 mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
“Survei ini mencakup sepertiga dari total 62 kampus yang tergabung dalam BKS FH PTN. Namun, karena teknik yang digunakan adalah voluntary sampling, bagian dari non-probability sampling, hasilnya tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan populasi mahasiswa hukum secara nasional,” jelas Katon.
Baca Juga:
- Metode Belajar Efektif bagi Mahasiswa Hukum Berdasarkan Survei Pendidikan Tinggi Hukum 2024
- Harapan Mahasiswa dan Strategi Fakultas Hukum Menjawab Tantangan
- Tingkatkan Kualitas, Hukumonline-BKS FH PTN Luncurkan Survei Pendidikan Tinggi Hukum 2024
Meskipun survei ini tidak merepresentasikan seluruh mahasiswa hukum di Indonesia, Katon mengatakan hasilnya memberikan gambaran yang kaya mengenai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi responden dari berbagai wilayah.
“Perilaku belajar mahasiswa sangat dipengaruhi oleh ruang lingkup sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing daerah,” tambahnya.
Salah satu indikator dalam survei tersebut adalah harapan profesi yang diminati responden (mahasiswa hukum) setelah menyelesaikan pendidikan tinggi hukum, serta alasannya. Dari 780 mahasiswa yang mengisi survei, 44% atau sebanyak 340 responden ingin berprofesi sebagai ASN/PNS.
Alasan mereka memilih profesi ini diantaranya adalah 76% karena kesempatan karier dan pengembangan profesional, 65% karena gaji, benefit (asuransi, tunjangan, dsb), dan kompensasi, serta 56% karena kepuasan pribadi dan kecocokan dengan minat dan bakat.
Lalu, 41% atau sebanyak 319 responden ingin berprofesi sebagai Jaksa, alasan mereka memilih profesi ini diantaranya, 72% karena kesempatan karier dan pengembangan profesional, 60% karena gaji, benefit (asuransi, tunjangan, dsb), dan kompensasi, serta 59% karena kepuasan pribadi dan kecocokan dengan minat dan bakat.
Profesi Pengusaha mendapat suara sebanyak 28% atau 221 responden. Alasan mereka memilih profesi ini diantaranya, 72% karena kesempatan karier dan pengembangan profesional, 62% karena kepuasan pribadi dan kecocokan dengan minat dan bakat, sedangkan 55% karena gaji, benefit (asuransi, tunjangan, dsb), dan kompensasi.
Sama-sama di angka 26% atau sebanyak 204 dan 200 mahasiswa hukum ingin berprofesi sebagai Pengacara/Konsultan Hukum dan Hakim, serta 23% atau sebanyak 181 responden ingin berprofesi sebagai Notaris. Profesi paling sedikit yang diminati mahasiswa hukum yakni Dosen Hukum/Akademisi, hanya sekitar 19% atau sebanyak 145 responden. alasan mereka memilih profesi ini diantaranya, 78% karena kesempatan karier dan pengembangan profesional, 64% karena kepuasan pribadi dan kecocokan dengan minat dan bakat, serta 56% karena peluang untuk berkontribusi pada keadilan dan masyarakat.
Berdasarkan data survei tersebut, terlihat bahwa kesempatan karier dan pengembangan profesional menjadi alasan utama bagi sebagian besar mahasiswa hukum dalam memilih profesi. Gaji dan benefit menjadi alasan yang penting bagi responden yang ingin berprofesi sebagai ASN/PNS dan Jaksa. Sedangkan kepuasan pribadi menjadi alasan yang penting bagi responden yang ingin berprofesi sebagai Pengusaha, Pengacara/Konsultan Hukum, Notaris, dan Dosen/Akademisi.
Dari data ini dapat disimpulkan bahwa responden berharap mendapatkan dukungan dari kampus untuk kesempatan karier yang lebih baik. Secara keseluruhan, responden juga berharap pendidikan tinggi hukum dapat mempersiapkan mereka untuk menjadi lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.
Empat profil utama
Menanggapi hasil survei tersebut, Wakil Dekan I Bidang Akademik FH Universitas Jember (FH Unej), I Gede Widhiana Suarda, menjelaskan FH Unej tidak membagi lulusan berdasarkan status PNS atau non-PNS, tetapi berdasarkan empat profil utama yakni praktisi hukum, penggiat hukum, akademisi hukum, dan lawpreneur.
"Praktisi hukum mencakup profesi seperti jaksa, hakim, dan staf legal di kementerian atau pemerintah daerah. Semua ini bisa berstatus PNS maupun non-PNS. Sementara penggiat hukum sering bekerja di NGO untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat marginal. Akademisi hukum juga dapat berstatus PNS jika bekerja di perguruan tinggi negeri, atau non-PNS jika mengajar di kampus swasta," jelas Gede saat dihubungi Hukumonline, Jumat (27/12).
Yang menarik, menurut Gede, adalah kategori lawpreneur. Unej mendorong lulusan hukum untuk menjadi wirausahawan dengan memanfaatkan ilmu hukum yang mereka miliki. Menurutnya, Lawpreneur adalah lulusan yang menjalankan bisnis berbasis hukum, seperti di bidang properti, e-commerce, atau usaha lainnya.
Mengenai minat mahasiswa yang lebih besar terhadap profesi praktisi hukum dibandingkan akademisi, Gede menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar. “Ini adalah keniscayaan. Fakultas hukum sejak awal memang dirancang untuk mencetak lulusan yang mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum di masyarakat,” ujarnya.

Wakil Dekan I Bidang Akademik FH Universitas Jember (Unej), I Gede Widhiana Suarda dan Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum, Andress Deny Bakarbessy.
Namun, Gede menekankan bahwa profesi hukum memiliki cakupan luas, dan lulusan tidak harus menjadi advokat. Ia juga menyoroti tren peningkatan lulusan yang tertarik menjadi penggiat hukum atau bergabung dengan NGO. Sebagai contoh, Gede menyebut Anies Hidayah, salah satu alumni FH Unej yang mendirikan Migrant Care. “Beliau menggunakan keahliannya untuk mengadvokasi pekerja migran Indonesia di luar negeri agar mendapatkan hak-hak mereka,” ucapnya.
Meski jumlah lulusan yang ingin menjadi akademisi lebih kecil, Gede tetap memandang pentingnya peran ini. Banyak lulusan FH Unej yang bergabung dengan lembaga penelitian seperti BRIN atau Balitbang Pemda. Menurutnya, akademisi hukum tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi peneliti yang memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan hukum di Indonesia.
Pada akhirnya, Gede menegaskan bahwa tujuan utama fakultas hukum adalah mencetak lulusan yang kompeten atau disebut sebagai jurist. Seperti fakultas kedokteran yang mencetak dokter, fakultas hukum mencetak jurist.
“Mereka harus memiliki kemampuan menyelesaikan masalah hukum di masyarakat. Namun, kami juga mendorong mereka untuk mengeksplorasi profesi lain, seperti menjadi penggiat hukum atau lawpreneur,” tegasnya.
Sejalan dengan Unej,Universitas Pattimura (Unpatti) melalui Fakultas Hukum terus berupaya mengarahkan mahasiswanya untuk mengeksplorasi beragam peluang karier di luar profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum, Andress Deny (Boy) Bakarbessy, mengungkapkan fenomena mayoritas mahasiswa yang ingin menjadi ASN masih dipengaruhi pola pikir konvensional yang diwariskan oleh orang tua.
“Di Maluku, ada istilah ‘dapah hidup’ yang berarti hidup mandiri. Ini sering disampaikan orang tua kepada anak-anaknya, bersekolah supaya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang jelas, stabil, dan terukur. Karena itu, menjadi ASN sering dianggap sebagai jawaban pasti untuk mencapai stabilitas tersebut,” ungkap Boy saat dihubungi oleh Hukumonline, Jumat (27/12).
Ia menjelaskan bahwa pola pikir tersebut membuat sebagian besar mahasiswa hukum lebih memilih profesi seperti hakim, jaksa, atau pegawai pemerintah. Namun, Unpatti terus memberikan arahan bahwa ‘dapah hidup’ tidak harus selalu diperoleh melalui jalur ASN.
“Mahasiswa perlu memahami bahwa menjadi praktisi hukum seperti pengacara, konsultan hukum, atau bahkan bekerja di sektor swasta juga memberikan peluang besar. Bahkan, lulusan hukum bisa menjadi konsultan di bidang lain, seperti acara besar atau industri hiburan. Contohnya, ketika Dewa 19 mengadakan konser di Ambon, kami menunjukkan kepada mahasiswa bagaimana konsultan hukum bisa mendukung penyelenggaraan acara semacam itu,” jelasnya.
Sebagai bagian dari upaya mempersiapkan lulusan untuk berbagai profesi, Unpatti kini telah memperkenalkan program Sertifikat Pendamping Ijazah (SPI). Program ini memberikan sertifikasi tambahan kepada mahasiswa hukum dalam bidang-bidang tertentu, seperti kompetensi peradilan, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan kontrak.
“Ketika mahasiswa lulus, mereka tidak hanya membawa ijazah sebagai sarjana hukum, tetapi juga sertifikat yang menunjukkan kompetensi mereka di bidang-bidang tersebut. Ini menjadi nilai tambah yang membekali mereka untuk terjun ke dunia kerja, baik di pemerintahan maupun sektor lainnya,” ucap Boy.
Boy mengungkapkan program ini sedang dalam tahap penyelesaian prosedur setelah perubahan statuta universitas yang telah disahkan. Setelah penetapan oleh Kementerian, implementasi program akan didukung oleh kerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kualifikasi dalam menerbitkan sertifikasi kompetensi.
“Kami juga bekerja sama dengan lembaga profesional, seperti Peradi, untuk memberikan pelatihan terkait beracara di pengadilan dan keahlian hukum lainnya. Dengan sertifikasi ini, lulusan Unpatti akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ia menyadari pentingnya mengubah cara berpikir mahasiswa hukum agar lebih berani keluar dari zona nyaman menjadi ASN. Maka dari itu, FH Unpatti terus mensosialisasikan bahwa ada banyak peluang lainnya di luar institusi pemerintahan. “Dengan kompetensi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi praktisi hukum yang mandiri atau bahkan menjelajahi sektor lain, seperti konsultan di industri kreatif dan bisnis.”
















