Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) resmi masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Dalam pembahasannya, RUU ini akan melalui tahapan di DPR RI, khususnya di Komisi III dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi hukum, serta lembaga terkait di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution, menyoroti beberapa aspek krusial dalam perumusan RKUHAP ini, termasuk keseimbangan sistem peradilan pidana yang mengutamakan prinsip presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Menurutnya, sistem hukum yang baik harus menjaga hak-hak dasar manusia dalam setiap proses hukum.
“Sistem hukum pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil dengan tetap menghormati hak-hak individu. Prinsip praduga tak bersalah harus dijaga dengan ketat, memastikan bahwa setiap individu tidak boleh diperlakukan sebagai bersalah tanpa minimal dua alat bukti yang sah,” ujar Mirza dalam diskusi yang digelar di Medan, Kamis (20/3) lalu.
Baca Juga:
- Penguatan Hak Fair Trial Terkait Eksekusi Pidana Mati dalam RKUHAP
- Mendorong Pengaturan Asas Dominus Litis dalam RKUHAP
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya asas equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum. “Semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, perubahan dalam RKUHAP harus memperhatikan keseimbangan kewenangan antar-penegak hukum agar tidak ada institusi yang mendominasi atau terkesan superior,” tambahnya.
Mirza juga menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana, integrasi antar-komponen hukum sangat penting untuk mencegah ketimpangan kewenangan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ia mengutip teori sistem dari Humberto Maturana yang menekankan bahwa setiap subsistem dalam hukum harus saling berhubungan, saling mendukung, dan memiliki konsistensi yang kuat.
“Sistem peradilan pidana harus berjalan secara terintegrasi. Jika terjadi disintegrasi atau tumpang tindih kewenangan, maka keabsahan sistem itu sendiri bisa dipertanyakan. Perubahan signifikan dalam aturan harus memiliki landasan paradigma yang jelas, yaitu meninggalkan sistem hukum kolonial dan sepenuhnya berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi,” tegasnya.
















