Naskah akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (RUU Perlindungan Konsumen) masih dalam proses penyusunan di Komisi VI DPR. Secara resmi Komisi VI telah meminta Badan Keahlian (BK) DPR untuk menyusun kedua dokumen itu.
Kepala BK DPR, Inosentius Samsul, menjelaskan sejumlah substansi yang disasar dalam RUU antara lain menegaskan definisi konsumen. RUU mengatur konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir atau pengguna akhir (end user) dari barang atau jasa. Konsumen yang berada di tengah atau antara, karena posisinya bukan pengguna akhir maka masuk kategori pengusaha.
“Jadi konsumen akhir yang menggunakan produk barang dan/atau jasa,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Kamis (24/4/2025) pekan kemarin.
Baca juga:
- Kemendag Usul 3 Substansi Perjanjian Baku dalam RUU Perlindungan Konsumen
- 5 Poin Penting dalam RUU Perlindungan Konsumen
- Kementerian Perdagangan Beberkan Urgensi RUU Perlindungan Konsumen
Definisi itu menurut Inosentius sesuai filosofi melindungi konsumen karena posisinya lemah. Harapannya badan perlindungan konsumen akan memeriksa perjanjian dagang dengan konsumen. UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan sudah mengatur secara baik klausula baku, dan sistem yang terbangun sudah baik karena diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, berpendapat UU 8/1999 belum tegas mengatur batas definisi konsumen. Harusnya diperjelas yang dimaksud adalah konsumen sebagai pengguna akhir.
Moga mengusulkan sejumlah definisi dalam UU 8/1999 diubah sehingga lebih tajam dan sesuai perkembangan zaman. Misalnya soal perlindungan konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum, melindungi pemenuhan hak dan kewajiban konsumen.
