Menanggapi permohonan ini, Anggota Majelis Panel Suhartoyo meminta agar Pemohon menguraikan dalil permohonannya terkait esensi persentase ambang batas parlemen. Ia menyarankan agar Pemohon lebih menjelaskan jumlah ambang batas yang sesuai konstitusi.
“Karena argumen Anda mestinya juga harus bisa membantah apa sih sebenarnya esensi harus ada persentase itu? Yang diputuskan oleh para wakil rakyat kita yang partainya sudah eksis lebih dahulu itu. Itu paling tidak mesti ada argumentasi untuk membantah itu,” ujar Suhartoyo.
“Argumentasi soal jumlah persentasenya yang mungkin menurut Anda terlalu besar atau sebaiknya tidak ada sama sekali. Karena kalau kita ikuti perkembangan persentase ini setiap pemilu berubah-ubah,” katanya mengingatkan. Baca Juga: Aktivis Pemilu Turut Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden
Sementara Aswanto meminta agar Pemohon melihat kembali putusan-putusan MK terkait uji materi ambang batas sebagai referensi permohonan. Ia mengingatkan jika perkara serupa sudah pernah diputus di MK sebanyak dua kali. Dalam dua putusan tersebut, MK menyatakan ambang batas parlemen sesuai dengan UUD Tahun 1945 (konstitusional).
“Mahkamah sudah mengatakan bukan persoalan konstitusionalitas (norma). Tetapi kalau Saudara mampu mengemukakan dalil-dalil dan argumen-argumen bahkan mungkin didukung oleh teori, bisa saja Mahkamah mengubah pandangan karena Mahkamah secara prinsip bisa mengubah putusan ketika ada landasan teori atau pertimbangan yang sangat kuat untuk terjadinya perubahan putusan itu,” katanya.
