Terkait dengan RUU Pilpres, menurut Denny, aturan soal dana kampanye harus memuat empat hal. Yang terpenting adalah adanya jaminan keterbukaan publik. Hal penting berikutnya adalah pembatasan-pembatasan pengeluaran. Setelah itu pembatasan pemberian sumbangan. Yang terakhir adalah sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.
Arti penting pengaturan dana kampanye tidak semata untuk menghadirkan pemilihan yang lebih adil bagi semua calon, namun juga untuk membuka ruang yang lebih lebar bagi kandidat presiden yang tidak berasal dari kelompok kaya, kata Denny.
Perbandingan aturan dana kampanye
| UU No. 23 Tahun 2003 | Draft Revisi |
Sumber dana kampanye | 1. Pasangan calon 2. Parpol dan/atau gabungan parpol yang mencalonkan 3. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta | Idem |
Bentuk sumbangan | Uang, barang dan/atau jasa | Idem. Ada tambahan ketentuan: khusus untuk sumbangan barang atau jasa harus dinilai dengan harga pasar. Misalnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk mengukur nilai tanah dan bangunan. |
Pembatasan sumbangan | Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp100 juta dan dari badan hukum swasta masksimal Rp750 juta | Sumbangan dari perseorangan maksimal Rp1 miliar dan dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah masksimal Rp5 miliar |
Batas sumbangan yang harus dilaporkan ke KPU | Minimal Rp5 juta | Idem |
Rekening khusus | Setiap pasangan harus punya rekening khusus dana kampanye dan wajib dilaporkan kepada KPU selambat-lambatnya tiga hari setelah hari pemungutan suara. | Setiap pasangan harus punya rekening khusus dana kampanye. Rekening itu wajib dibuka paling lama tiga hari sejak ditetapkan sebagai peserta Pilpres. Rekening itu wajib dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota satu hari sebelum dimulainya kampanye dan satu hari setelah berakhirnya kampanye. |
Sumbangan yang dilarang | Sumbangan yang berasal dari: 1. Negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing. 2. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya. 3. Pemerintah, BUMN dan BUMD | Idem, dengan tambahan: sumbangan dari pemerintah desa atau sebutan lain dan Badan Usaha Milik Desa. |
Sanksi | - Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200 juta atau paling banyak Rp1 miliar.
- Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang, diancam dengan pidana penjara paling singkat empat bulan atau paling lama 24 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200juta atau paling banyak Rp1 miliar.
- Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan atau paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1 juta atau paling banyak Rp10 juta. | - Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun atau paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp 600 juta atau paling banyak Rp 3 miliar. - Menerima sumbangan yang dilaranga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun atau paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp600 juta atau paling banyak Rp 3 miliar. - Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pilpres dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan atau paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp 3 juta atau paling banyak Rp 30 juta. |
Anggota Pansus RUU Pilpres Agun Gunandjar Sudarsa berpandangan, sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggung sebagian biaya kampanye. Misalnya untuk mencetak poster atau spanduk. Tiap pasangan diberi jatah yang sama, ungkap politikus asal Fraksi Partai Golkar ini. Agung menegaskan, tidak setiap pasangan capres dan cawapres memiliki dana yang melimpah untuk kampanye.
Calon Incumbent
Seringkali, masyarakat tidak bisa membedakan apakah seorang presiden bertindak untuk dirinya sendiri atau demi menjalankan tugas negara. Apalagi bila presiden itu mencalonkan diri lagi dalam pemilihan presiden periode berikutnya.
Pilpres 2004 lalu contohnya. Ketika itu Megawati sering mondar-mandir dari satu daerah ke daerah lain dengan pengawalan ketat Paspampres. Menjadi janggal lantaran saat itu kepergian Megawati adalah untuk kampanye, bukan melaksanakan tugas selaku presiden. Hal semacam inilah yang hendak diatur lebih jauh di RUU Pilpres yang kini masih dibahas di DPR.
Pasal 58 ayat (3) RUU Pilpres menyatakan, kampanye yang melibatkan Presiden atau Wakil Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan. Presiden atau wakil presiden juga harus cuti di luar tanggungan. Pasal berikutnya menyatakan, pengaturan lama dan jadwal cuti mesti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.
Dibanding dengan ketentuan yang tertuang di UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, sejatinya aturan tidak ada bedanya. Namun, ada satu hal yang menarik, yaitu adanya perkecualian menggunakan fasilitas pengamanan dari negara.
Menanggapi ketentuan pasal ini, ada dua pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa calon incumbent tidak perlu non-aktif jika mencalonkan lagi menjadi presiden. Pendapat kedua menyatakan sebaliknya, calon incumbent mesti non-aktif agar ia tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya sendiri.
Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, calon incumbent tidak perlu non-aktif. Itu belum ada rujukannya, ujarnya. Meski demikian, perlu pengawasan agar calon incumbent itu tidak menyelewengkan kekuasannya untuk memenangkan dirinya sendiri.
Pendapat senada disampaikan Denny Indrayana. Menurutnya, 'peletakan jabatan' oleh calon incumbent itu tidak ada referensinya. Lebih dari itu, penunjukan siapa pejabat sementara yang menjalankan tugas presiden juga menjadi masalah tersendiri.
Kacung Marijan, dosen FISIP Universitas Airlangga, punya argumen lebih jauh. Berdasarkan penelitiannya, masa non-aktif tiga bulan sebelum 'coblosan' berlangsung yang dilakukan calon incumbent dalam Pilkada ternyata tidak efektif. Kalau mau abuse of power itu bisa dilakukan dua tahun sebelum Pilkada, jelasnya.
Namun, Ali Mochtar Ngabalin punya pandangan berbeda. Calon incumbent harus non-aktif jika mencalonkan lagi. Siapa yang menjamin dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya? tandas anggota Pansus RUU Pilpres dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ini.
RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) harus memuat aturan yang tegas mengenai dana kampanye. Ketegasan aturan itu diperlukan agar tidak terjadi rekayasa pengumpulan dana. Dalam Pilpres, hal itu rawan terjadi lantaran masing-masing pasangan calon berlomba mendapatkan dukungan finansial sebesar mungkin.
Pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada Denny Indrayana mengatakan, rekayasa pengumpulan dana kampanye itu bisa dilakukan secara formal maupun nonformal. Biasanya disebut hard money dan soft money, ujarnya, saat rapat dengar pendapat umum dengan Pansus RUU Pilpres, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/4).
Denny merujuk kepada pengalaman Amerika Serikat. Hard money adalah dana kampanye resmi kepresidenan yang sesuai dengan aturan main digariskan oleh Federal Election Commission, jelasnya. Sedangkan soft money adalah pengumpulan dan pembelanjaan dana yang dilakukan oleh partai politik, perusahaan, serikat pekerja, serta kelompok kepentingan lainnya yang tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
DI negeri Paman Sam, pembatasan soft money secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2003, menyusul diterbitkannya Bipartisan Campaign Finance Act tahun 2002. Di dalam aturan baru tersebut, seorang individu dapat memberikan sumbangan maksimal hingga AS$ 2.000 ke setiap kandidat presiden per pemilu, dengan ketentuan pemilihan primary diklasifikasikan berbeda dengan pemilihan umum. Setiap orang juga dapat memberikan maksimal AS$ 5.000 per tahun untuk setiap Political Actions Committee. Maksimal USD 25.000 untuk partai di level pusat per tahun dan maksimal AS$ 10.000 untuk partai di tingkat daerah per tahun, beber Denny.
Sebelum aturan itu diberlakukan, berdasarkan catatan Denny, terdapat banyak modus penyelundupan hukum yang dilakukan korporasi. Misalnya dalam kurun waktu 1968 hingga 1969, terdapat 15 dakwaan dan 14 hukuman bagi kalangan bisnis karena telah memanipulasi laporan keuangannya dengan menempatkan donasi kampanye sebagai pengeluaran resmi perusahaan.
