Dibanding dengan ketentuan yang tertuang di UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, sejatinya aturan tidak ada bedanya. Namun, ada satu hal yang menarik, yaitu adanya perkecualian menggunakan fasilitas pengamanan dari negara.
Menanggapi ketentuan pasal ini, ada dua pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa calon incumbent tidak perlu non-aktif jika mencalonkan lagi menjadi presiden. Pendapat kedua menyatakan sebaliknya, calon incumbent mesti non-aktif agar ia tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk memenangkan dirinya sendiri.
Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, calon incumbent tidak perlu non-aktif. Itu belum ada rujukannya, ujarnya. Meski demikian, perlu pengawasan agar calon incumbent itu tidak menyelewengkan kekuasannya untuk memenangkan dirinya sendiri.
Pendapat senada disampaikan Denny Indrayana. Menurutnya, 'peletakan jabatan' oleh calon incumbent itu tidak ada referensinya. Lebih dari itu, penunjukan siapa pejabat sementara yang menjalankan tugas presiden juga menjadi masalah tersendiri.
Kacung Marijan, dosen FISIP Universitas Airlangga, punya argumen lebih jauh. Berdasarkan penelitiannya, masa non-aktif tiga bulan sebelum 'coblosan' berlangsung yang dilakukan calon incumbent dalam Pilkada ternyata tidak efektif. Kalau mau abuse of power itu bisa dilakukan dua tahun sebelum Pilkada, jelasnya.
Namun, Ali Mochtar Ngabalin punya pandangan berbeda. Calon incumbent harus non-aktif jika mencalonkan lagi. Siapa yang menjamin dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya? tandas anggota Pansus RUU Pilpres dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ini.
