Aturan Konsultan Hukum Pasar Modal Bakal Direvisi
Berita

Aturan Konsultan Hukum Pasar Modal Bakal Direvisi

Nantinya, kantor konsultan hukum wajib menerapkan sistem pengendalian mutu secara berkala kepada konsultan hukum dan rekannya. Mereka juga wajib mengajukan permohonan jika ingin cuti.

Sut
Bacaan 2 Menit

 

Sistem pengendalian mutu ini, kata Robinson, sama halnya dengan prinsip good corporate governance (GCG) di suatu instansi. Di setiap kantor kan harus ada bagian pengawasannya, kalau dulu kan tidak ada. Pokoknya, pegawainya itu harus berpendidikan berkelanjutan supaya ilmunya tidak hilang, cetusnya.

 

Praktisi hukum pasar modal Sri Indrastuti Hadiputranto merespon positif rancangan beleid itu. Peraturan itu sendiri masuk akal, sebab itu bisa menjadi integritas dari konsultan hukum itu sendiri, ujarnya kepada hukumonline, Rabu (15/8).

 

Ia mengakui sistem pengendalian mutu ini sebenarnya juga sudah diatur dalam standar profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Hanya saja, HKHPM tidak mengeluarkan format atau bentuk baku untuk legal opinion. Standar profesi yang mengikat seluruh anggota HKHPM itu hanya menjelaskan unsur apa saja yang harus ada dalam legal opinion tersebut.

 

Wakil Ketua III HKHPM itu menjelaskan beberapa kantor konsultan hukum juga mempunyai standar mutu masing-masing. Namun, pakemnya tetap merujuk pada standar profesi yang dikeluarkan oleh HKHPM.

 

Wajib ikut Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)

Rancangan beleid itu juga mengiatur syarat-syarat konsultan hukum yang dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Salah satu syaratnya, konsultan hukum wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal. Persyaratan keahlian itu dapat dipenuhi melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) atau pihak lain yang disetujui oleh HKHPM. Untuk pertama kalinya pendidikan itu minimal memenuhi 30 Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam satu kali keikutsertaan.

 

Racangan Peratuan No. VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK

Angka 3

Persyaratan Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini adalah sebagai berikut:

a.   Warga Negara Indonesia;

b.   telah diangkat sebagai Advokat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

c.    telah menjadi anggota Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Advokat;

d.   telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);

e.   bergelar sarjana dalam pendidikan tinggi hukum (S1);

f.    tidak pemah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

g.   memiliki akhlak dan moral yang baik; dan

h.   wajib memiliki keahlian di bidang Pasar Modal. Persyaratan keahlian tersebut dapat dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh HKHPM atau Pihak lain yang disetujui oleh HKHPM dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam satu kali keikutsertaan.

 

Angka 10

Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK wajib:

a.   secara terus-menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi  yang diselenggarakan oleh HKHPM atau pihak lain yang disetujui oleh HKHPM dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) SKP setiap tahun.

b.   melaporkan keikutsertaannya dalam program PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a peraturan ini kepada Bapepam dan LK disertai bukti pendukung, secara berkala paling lambat  pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;

      Dalam hal tanggal 15 Januari jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada satu hari kerja sebelumnya.

c.    melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum  sesuai dengan Standar Profesi HKHPM atau standar profesi lainnya di bidang hukum yang ditetapkan oleh asosiasi Konsultan Hukum lain sepanjang tidak diatur dalam standar profesi yang disusun oleh HKHPM;

d.   menaati kode etik profesi yang disusun oleh HKHPM;

e.   bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam menjalankan tugasnya;

f.    melaporkan kepada Bapepam dan LK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Konsultan Hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi sebagaimana diatur pada angka 4 peraturan ini paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut; dan

g.   berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan  Hukum  yang memenuhi  persyaratan sebagai berikut:

1)   dipimpin oleh rekan yang bertanggung jawab atas uji tuntas hukum dan pendapat hukum;

2)   dalam melakukan uji tuntas hukum, menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu rekan yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;

3)   memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum; dan

4)   bagi Kantor Konsultan Hukum yang hanya memiliki 1 (satu) orang rekan yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum di Bapepam dan LK, untuk dapat melaksanakan kegiatan di Pasar Modal wajib membuat surat perjanjian kerja sama dengan Kantor Konsultan Hukum lain  yang memiliki rekan yang sudah terdaftar di Bapepam dan LK tentang pengalihan tanggung jawab apabila Konsultan Hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya.

 

 

Nantinya, konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam-LK wajib secara terus-menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang pasar modal yang diselenggarakan oleh HKHPM atau pihak lain yang disetujui oleh HKHPM. PPL harus diikuti sekurangnya 5 SKP setiap tahun.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info