Jika, konsultan hukum tidak mengikuti program PPL, maka Bapepam-LK akan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Dan jika dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut konsultan hukum tidak mengikuti program PPL, atau jika dalam jangka waktu 5 tahun tidak mengikuti PPL sebanyak 3 kali, maka konsultan hukum akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha di bidang pasar modal.
Tuti-panggilan akrab Sri Indrastuti Hadiputranto- juga sependapat dengan aturan sanksi ini. Menurut saya itu yang benar. Itu konsekuensi daripada suatu profesi. Semua profesi kan seharusnya seperti itu, kata partner Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP) ini.
Namun dia memberi catatan. Jumlah pendidikan dalam bidang hukum pasar modal tidak terlalu sering diadakan, mungkin hanya beberapa kali setahunnya. Oleh karena itu, ia menambahkan, PPL hendaknya tidak harus bersifat dalam bidang hukum pasar modal saja, melainkan juga bidang lain selama berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
Mau cuti? Lapor dulu...
Ada hal menarik lainnya dalam rancangan peraturan tersebut. Seperti halnya notaris, konsultan hukum yang akan mengajukan cuti alias tidak menjalankan kegiatan di pasar modal dalam jangka waktu tertentu, harus mengajukan surat permohonan cuti ke Bapepam-LK.
Terhadap permohonan itu, Robinson Simbolon menyatakan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (STTD) atas nama konsultan hukum bersangkutan akan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara, sesuai dengan jangka waktu cuti yang diajukan. Soal lama 'jangka waktu tertentu' yang tak dirinci dalam rancangan peraturan, menurut Robinson akan ditetapkan berdasarkan masukan dari para konsultan hukum.
Apabila konsultan hukum akan aktif kembali melakukan kegiatan di pasar modal setelah masa cuti berakhir, maka konsultan hukum tersebut wajib memberitahukan kepada Bapepam-LK dengan menyertakan beberap dokumen.
Angka 15 c Apabila Konsultan Hukum dimaksud akan aktif kembali melakukan kegiatan di Pasar Modal setelah masa cuti berakhir, maka Konsultan Hukum wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK dan menyertakan: 1) bukti telah mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahunnya, jika dalam jangka waktu cuti tersebut Konsultan Hukum bersangkutan masih mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 10 huruf a peraturan ini; atau 2) fotokopi sertifikat program Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam angka 3 huruf h peraturan ini yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi, apabila dalam jangka waktu cuti tersebut Konsultan Hukum bersangkutan tidak mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan setiap tahun sebagaimana diatur dalam angka 10 huruf a peraturan ini; dan 3) daftar perubahan data dan informasi dari Konsultan Hukum apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.
|
















