Tuti kontan tak setuju dengan aturan mengenai cuti itu. Alasannya aturan itu tak tepat dikenakan kepada profesi konsultan hukum. Sebab selama ini, berdasarkan standar profesi HKHPM disebutkan selalu ada partner yang bertanggungjawab, jika seorang konsultan hukum ingin cuti dari kegiatan pasar modal.
Harusnya nggak lah, kayanya nggak pantas. Ini kan profesi, kalau notaris kan pantas. Karena notaris yang ditunjuk satu, yang terdaftar dia, bukan kantornya, sambung wanita yang sudah lebih dari 25 tahun berkecimpung di dunia hukum ini.
Lalu bagaimana dengan kantor konsultan hukum yang hanya memiliki satu rekan alias partner, dan partner-nya itu ingin cuti? Tuti menjelaskan standar profesi HKHPM mewajibkan kantor hukum yang hanya memiliki satu orang rekan untuk membuat perjanjian bersama dengan kantor lain. Perjanjian itu mengatur pengalihan tanggung jawab apabila konsultan hukum yang bersangkutan berhalangan untuk melakukan tugasnya.
Untuk itu, Tuti akan mempertanyakan aturan cuti ini kepada HKHPM prihal cuti ini. Saya kurang setuju kalau cuti itu diatur. Saya akan tanyakan juga ke organisasi mengenai cuti ini, tukasnya.
















