- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- Ambulans yang mengangkut orang sakit.
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- Kendaraan pimpinan lembaga negara.
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- Iring-iringan pengantar jenazah.
- Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan kepolisian.
Sebagai informasi tambahan, makna dari “kepentingan tertentu” di poin konvoi berdasarkan Penjelasan Pasal 134 huruf g UU LLAJ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segegar, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, pengangkut pasukan, penanganan huru-hara, dan untuk penanganan bencana alam.
Tata Cara Pengaturan Kelancaran dalam Konvoi
Dalam mengawal sejumlah kendaraan bermotor dengan hak utama tersebut, kepolisian akan menerapkan sejumlah tata cara pengaturan kelancaran.
Ketentuan Pasal 135 UU LLAJ merincikan sejumlah tata cara yang dimaksud, antara lain:
- kendaraan akan dikawal oleh kepolisian menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine;
- petugas kepolisian akan melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan dengan hak utama; dan
- alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama ini.
Aturan Konvoi Moge
Salah satu permasalahan terkait aturan konvoi yang kerap menjadi perdebatan adalah aturan konvoi motor gede atau konvoi moge. Pasalnya, jika dibaca sekilas, konvoi moge tidak termasuk dalam “kepentingan tertentu” sebagaimana diterangkan.
Lalu, mengapa aturan konvoi tetap diberlakukan bagi konvoi moge? Jika dicermati, konvoi moge memang tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai kendaraan atau pengguna jalan dengan hak utama. Akan tetapi, sebagai pihak yang memiliki kewenangan memelihara lalu lintas, kepolisian tentu memiliki pertimbangan tersendiri.
Kemudian, disarikan dari Penerobosan Lampu Merah oleh Konvoi ‘Moge’, pengawalan oleh polisi terhadap pengguna moge telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daftar kendaraan dari “kepentingan tertentu” merupakan bentuk contoh semata. Dengan kata lain, meski tidak dirincikan, pengawalan dan aturan moge serta konvoinya selama ini termasuk ke pengamanan sebagai tindakan preventif demi terciptanya keamanan dan kelancaran.
Pada intinya, aturan konvoi telah diatur dalam UU LLAJ. Untuk dapat melakukan konvoi dan mendapat pengawalan dari kepolisian, konvoi yang dilakukan haruslah sesuai dengan kategori “kepenting tertentu”. Namun, definisi kepentingan tertentu sangatlah luas dan keputusan akan hal tersebut merupakan wewenang penuh kepolisian.
Baca berita Hukumonline lainnya di sini!
