Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU Pelindungan Ketenagakerjaan) yang resmi diberlakukan sejak 28 Oktober 2026.
Kehadiran UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini mencabut serta menggantikan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan.
Salah satu aspek yang dibahas dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah magang atau pemagangan, mulai dari aturan penyelenggaraan program pemagangan, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan bagi peserta magang. Berikut aturan terbaru pemagangan yang diatur dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Mengenal Program Pemagangan
Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengartikan magang atau pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan mentor, dalam rangka menguasai kompetensi kerja tertentu berdasarkan perjanjian pemagangan.
Pemagangan dapat dilaksanakan di dalam maupun luar wilayah Indonesia. Namun, perlu diketahui bahwa pemagangan diperuntukan bagi pencari kerja yang tidak berstatus sebagai pekerja/buruh di perusahaan penyelenggara pemagangan.
Pemagangan sendiri bukan merupakan hubungan kerja dan dilakukan untuk melatih pencari kerja agar memiliki kompetensi kerja tertentu. Adapun pemagangan dapat dilaksanakan melalui lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta; atau dilaksanakan dengan skema program pemagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Peserta Pemagangan
Ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Pelindungan Ketenagakerjaan menerangkan bahwa dalam melaksanakan pemagangan, lembaga pelatihan kerja harus bekerja sama dengan perusahaan; dan pemerintah juga harus bekerja sama dengan perusahaan dan/atau instansi pemerintah.
















