Terpisah, peneliti hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengamini pandangan Indra. Menurutnya, ketentuan penyadapan dalam RKUHAP tak berlaku bagi KPK. Namun kata Febri, menjadi persoalan ketika naskah akademik RKUHAP menyebut penyadapan yang dilakukan KPK merujuk pada KUHAP. “Jika redaksional pasal itu tak diubah akan mengancam kewenangan penyadapan KPK,” ujarnya melalui pesan pendek kepada hukumonline.
KPK menilai revisi KUHAP terkait penyadapan jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai komisi antikorupsi tersebut."Jangan sampai bertentangan dengan undang-undang KPK yang sudah ada. Karena korupsi sifatnya lex specialismaka UU KPK sifatnya sama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu(20/3).
"Apakah RUU itu (KUHAP) mengatur penyadapan yang dilakukan KPK? Kalau ada, berarti ada pertentangan dengan UU KPK," ujarnya.
Wakil Menteri Denny Indrayana, seperti rilis pada sejumlah media, Rabu (20/3) mengatakan pasal penyadapan di RKUHAP tak berlaku bagi KPK. Soalnya, KPK punya undang-undang sendiri yang sifatnya lex specialis. "Jadi, tidak ada itu melemah-lemahkan KPK," kata dia seperti dikutip dari tempo.co.
Namun, salah satu anggota tim perumus RKUHAP, Teuku Nasrullah KPK mesti tunduk pada ketentuan penyadapan jika RKUHAP disahkan nanti.
Menurut Teuku, seperti dikutip tempo.co, Kamis (21/3) Pasal 12 UU KPK disebutkan KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan untuk melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, di sana tak ada aturan soal prosedur penyadapan.
“Jika disahkan, KUHAP hasil revisi akan menjadi payung hukum bagi segala undang-undang, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur KPK,” ungkap Teuku.
Mengenai penyadapan bagi KPK, menurut Teuku nantinya bisa saja dibuat aturan lebih bersifat khusus. Syaratnya, harus dalam bentuk undang-undang dan tak bertentangan dengan nilai dasar penyadapan pada KUHAP. "Misalnya harus terkontrol, boleh diuji, bukan menyadap hal-hal pribadi," kata dia.
















