Permohonan ini diajukan Dunung Wijarnarko dan Wawan Adi Dwiyanto yang memohon pengujian Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Ketentuan ini dinilai tidak adil karena hanya memberi hak mutlak kepada pengusaha untuk mem-PHK atau tidak pekerjanya jika perusahaan mengalami merger, sehingga menghilangkan hak pekerja untuk mengajukan PHK.
Ketidakadilan itu disebabkan adanya kata “dapat..” dalam Pasal 163 (1) yang diartikan sebagai hak (mutlak) pengusaha untuk melakukan PHK atau tidak. Padahal, pasal itu telah memberi hak pekerja untuk meminta PHK jika tak bersedia melanjutkan hubungan kerja di perusahaan hasil merger.
Akibatnya, pemohon merasa kehilangan hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena pengusaha tidak mau mem-PHK, sehingga para pemohon dianggap mengundurkan diri. Karena itu, pemohon meminta MK menafsirkan Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus dibaca bahwa pengusaha wajib mem-PHK pekerjanya dalam hal terjadi perubahan perusahaan jika pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja lagi.
Untuk diketahui, Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwiyanto merupakan karyawan PT ABB Transmission and Distribution Jakarta yang belum lama ini telah melakukan merger. Lalu, mereka menolak melanjutkan hubungan kerja dan meminta untuk di-PHK lantaran perusahaan merger dengan perusahaan lain tepat pada 1 Januari 2011 lalu.
Namun, penolakan itu dianggap pengunduran diri yang tak berhak atas uang pesangon. Tak terima dengan keputusan perusahaan itu, para pemohon mengajukan gugatan ke PHI Jakarta. Alhasil, majelis PHI menyatakan menolak gugatan para pemohon. Saat ini, perkara ini tengah dalam proses kasasi ke MA.
