Majelis panel MK menggelar sidang perdana uji materi Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan Dunung Wijarnarko dan Wawan Adi Dwiyanto. Pasal yang mengatur soal kewenangan pengusaha mem-PHK pekerja jika terjadi perubahan status perusahaan itu dinilai multitafsir yang merugikan pihak pekerja.
“Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir karena menghilangkan hak pekerja untuk mengajukan PHK jika perusahaan mengalami merger,” kata Kuasa Hukum Pemohon, Sanjaya Samosir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Rabu (19/12).
Pasal 163 ayat (1) berbunyi, “pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal : terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).”
Sanjaya mengakui Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan telah memberi ruang yang sama bagi pekerja/pengusaha terkait PHK jika terjadi perusahaan merger atau perubahan kepemilikan. Tetapi, Pasal 163 (1) UU Ketenagakerjaan dianggap tidak adil karena hanya memberi hak mutlak kepada pengusaha untuk mem-PHK atau tidak pekerjanya.
“Aturan itu telah menghilangkan hak pekerja untuk mengajukan PHK. Padahal, pasal itu mengatur hak yang sama antara pengusaha dan pekerja dimana ketika pekerja ingin di-PHK akibat merger, maka seharusnya pengusaha wajib menyetujuinya,” katanya.
Multitafsir itu disebabkan adanya kata “dapat..” dalam Pasal 163 (1) yang diartikan sebagai hak pengusaha untuk melakukan PHK atau tidak. Padahal, pasal itu telah memberi hak PHK jika pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja di perusahaan hasil merger.
Ditegaskan Sanjaya pemohon kehilangan haknya akibat ketidaktegasan pengaturan Pasal 163 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, pemohon kehilangan hak berupa pesangon dan uang penghargaan masa kerja karena pengusaha tidak mau mem-PHK pemohon sehingga dinyatakan mengundurkan diri dari perusahaan.
