“Kehadiran RPerpres ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kukuh dalam memastikan kepatuhan hukum di berbagai sektor. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi publik yang lebih tepat kepada para stakeholder yang akan terlibat agar substansi aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif di lapangan,” Min Usihen menambahkan.
Selama pertemuan, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Arfan Faiz Muhlizi mengungkapkan bahwa hasil harmonisasi RPerpres Kepatuhan Hukum masih memerlukan penelaahan lebih lanjut. Sebelum memasuki tahap penyusunan kembali, perlu ada kajian lebih dalam agar peraturan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada.
Selain Arfan, hadir pula sejumlah pejabat BPHN lainnya, seperti Sekretaris BPHN, M. Aliamsyah; Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo; Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN BPHN, Saefur Rochim; Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati; serta perwakilan pegawai BPHN.
Artikel ini merupakan hasil kerja sama antara Hukumonline dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI).
















