Ketika dihubungi hukumonline, telepon Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PU, Danis A Sumadilaga, tak aktif.
Untuk diketahui, pada Desember tahun 2012 BPK menyelesaikan LHP Hambalang Jilid I. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan terdapat indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak terkait P3S0N.
Ditemukan delapan indikasi penyimpangan. Penyimpangan dimaksud adalah Surat Keputusan (SK) Hak Pakai dari Badan Pertanahan Nasional, izin lokasi dan site plan, pendapat teknis yang diberikan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan adanya persetujuan Menteri Keuangan dan Dirjen Anggaran untuk menyetujui pemberian dispensasi perpanjangan batas waktu revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) TA 2010.
Selain itu, indikasi juga ditemukan pada permohonan kontrak, pemberian izin kontrak tahun jamak, proses pelelangan serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) padal Surat Permintaan Pembayaran belum ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
















