Qanun-qanun tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut pemberlakuan otonomi khusus dan keistimewaan provinsi NAD (Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan Keppres No. 11 Tahun 2003). Di kalangan masyarakat Aceh juga sudah lama dikenal adagium Adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kuala qanun bak putro phang, reusam bak laksamana. Hukum adat ada di tangan Pemerintah, hukum syariah ada di tangan ulama.
Dalam menerapkan aturan-aturan Qanun tersebut, pemerintah sudah meresmikan berdirinya Mahkamah Syariah di NAD, 11 Oktober lalu. Saat meresmikan, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan bahwa dengan beroperasinya peradilan tersebut maka semua wewenang pengadilan agama dan sebagian peradilan umum yang tercantum dalam Qanun beralih menjadi kewenangan Mahkamah Syariah. Tentu saja, Mahkamah Syariah dengan segala Qanun hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam. Qanun tentang Khalwat termasuk salah satu yang masuk ruang lingkup tugas Mahkamah Syariah.
Pejabat bisa digugat
Qanun tentang Khalwat, tentu saja, menjadi salah satu yang menarik perhatian publik. Bukan saja karena masalah yang diatur menyangkut prilaku yang lazim terlihat, tetapi juga karena materinya mengandung sejumlah terobosan hukum. Salah satunya mengenai perlindungan saksi.
Berdasarkan Qanun ini setiap orang dibebani kewajiban untuk mencegah terjadinya khalwat. Warga yang melihat pasangan bukan muhrim berdua-duaan di tempat sunyi wajib melapor ke aparat. Jika pelaku tertangkap tangan juga harus langsung diserahkan. Nah, menurut pasal 10 Qanun tersebut, pejabat yang berwenang wajib melindungi dan memberi jaminan keamanan kepada si pelapor tadi. Jika tidak, pelapor bisa menggugat.
Pasal 11 tegas menyebutkan warga masyarakat dapat menuntut pejabat yang berwenang…apabila lalai memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor dan/atau orang yang menyerahkan pelaku. Yang dimaksud dengan menuntut dalam pasal ini adalah mengajukan praperadilan atau gugatan ganti rugi. Gugatan praperadilan dan anti rugi itu tidak diajukan ke pengadilan umum, tetapi ke Mahkamah Syariah.
Kas daerah, jaksa dan hukuman cambuk
Dalam Qanun Khalwat ada beberapa alternatif hukuman. Selain kurungan, hukuman lain adalah denda dan cambuk. Denda terendah adalah Rp2,5 juta. Denda yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan perbuatan mesum harus disetor ke kas Baitul Mal. Dan hasil denda tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
Satu lagi berupa hukuman cambuk. Setiap orang yang melanggar keharaman berkhalwat (pasal 4) terancam hukuman cambuk antara tiga sampai sembilan kali. Yang bertugas melaksanakan putusan hakim berupa hukuman cambuk itu adalah jaksa. Tetapi pasal 26 memungkinkan jaksa menunjuk seorang petugas untuk melakukan cambuk.