“Sekarang ‘bolanya’ ada di DPR. Kami siap menunggu undangan dari DPR untuk melakukan rapat kerja dan pembahasan lain,” ujarnya.
Meski belum adanya respons dari DPR perihal undangan pembahasan RUU TPKS, pemerintah menghormati kesibukan anggota dewan. Terlebih RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR. Menurutnya, kesiapan pemerintah ditunjukkan sejak menerima naskah akademik dan draf RUU dari DPR, pihaknya merespon dengan cepat. Tak lebih dari 14 hari dari waktu yang diberikan, pembahasan DIM oleh pemerintah disusun dengan serius.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta agar pembahasan RUU TPKS dapat dipercepat, sehingga dapat ditetapkan menjadi UU TPKS. Dia menilai kejahatan dan kekerasan seksual bukan sekedar tindak pidana biasa, tapi dalam hukum internasional dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Sebagai lembaga negara, DPD sejak 2016 mendukung keberadaan RUU TPKS agar dapat segera dibahas dan ditetapkan menjadi payung hukum dalam penanganan kasus TPKS. LaNyalla mengaku miris dengan penundaan berulang kali pembahasan RUU TPKS di tengah maraknya kriminalitas terhadap perempuan dan anak-anak. Yang pasti, DPD bakal menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pembahasan RUU TPKS.
Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan berdasarkan data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, terdapat peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 12 tahun yakni 2008 sampai 2019 meningkat sebanyak 792%. Meski periode 2020-2021 mengalami penurunan, tapi fenomena kekerasan terhadap perempuan harus menjadi konsen bersama. Malahan tindak kekerasan marak terjadi terhadap anak-anak di bawah umur. Begitu pula kekerasan seksual di dunia pendidikan marak dilakukan seorang pendidik.
“Saya berharap implementasi RUU TPKS yang akan disahkan nantinya tidak hanya dapat menggiring para pelaku ke dalam jerat hukum. Tapi, juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dan hukuman yang akan diterima,” ujarnya.
Sama halnya dengan LaNyalla, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat meminta kejelasan nasib RUU TPKS agar dapat segera dibahas bersama DPR dan pemerintah. Dia berharap DPR dapat segera menunjuk alat kelengkapan dewan yang diberikan mandat membahas RUU TPKS bersama pemerintah.
“Saya berharap pembahasan RUU TPKS secara bersama bisa segera dilakukan dengan efektivitas yang tinggi dan hasil yang sesuai harapan kita semua,” katanya.
Sebagaimana diketahui, RUU TPKS sebelumnya bernama RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU ini sebenarnya telah diajukan sejak tahun 2016. Namun baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada 18 Januari 2022 lalu serta berganti judul menjadi RUU TPKS. Padahal, RUU ini sebelumnya telah memenuhi syarat filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Namun sejak disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR pada sidang paripurna pertengahan Januari 2022 lalu, hingga penutupan masa sidang III tahun sidang 2021-2022, pembahasan RUU TPKS belum ada kejelasan di parlemen.
