Dari informasi yang diperolehnya, kekurangan dari penanganan kasus pada tahap pertama yaitu penyidik hanya fokus pada pelaksanaan proyek e-KTP. Padahal, kasus megakorupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun ini sudah dimulai dari tahap perencanaan.
Kemudian yang lebih fenomenal adalah pernyataan Aris mengenai Johannes Marliem dan perusahaannya PT Biomorf Mauritius. "Johannes Marliem tidak pernah diperiksa. Anda bisa cek, ini ucapan saya bisa beresiko hukum bagi saya. Yang ketiga, perusahaan Johannes Marliem yang namanya Biomorf tidak pernah digeledah. Padahal sudah dimintakan surat penetapan penggeledahan. Bandingkan salah satu pejabat dari Mahkamah Agung, digelar selesai jam 6, jam 8 malam langsung digeledah," ujarnya.
Aris pun mempertanyakan sikap yang dilakukan lembaganya yang terkesan tebang pilih. Menurutnya, karakter seseorang yang mempunyai perkara di KPK seharusnya diperlakukan sama. Apalagi dalam beberapa proses penanganan perkara KPK pun tak segan menggeledah Kantor Kepolisian RI yang merupakan lembaga penegak hukum.
"Kantor Polri, penegak hukum, digeledah. Kenapa satu lembaga ini tidak digeledah? Ada apa? Itu pertanyaan-pertanyaan bagi saya semuanya, dari jilid satu. Begitu saja, terima kasih. Silahkan kembangkan," tegas Aris yang langsung meninggalkan wartawan setelah memberikan pernyataannya.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku tidak mengetahui perihal surat elektronik yang dimaksud Aris. Ia beralasan bahwa hari ini dirinya fokus untuk mengikuti proses pelantikan Brgjen Pol Firli sebagai Deputi Penindakan dan Supardi sebagai Direktur Penuntutan.
"Kalau soal email saya dari tadi mengikuti acara pelantikan jadi belum sempat baca email. Nanti saya cek apa sebenarnya yang terjadi. Untuk email itu proses kalau di KPK ada diskusi, saling mengirimkan, kemudian menjawab, tapi saya belum tahu persisnya seperti apa," ujar Febri.
Sedangkan mengenai tidak pernah diperiksanya Johannes Marliem dan perusahaannya yang tidak pernah digeledah, Febri tidak menjawab secara tegas. Ia hanya menjelaskan kala itu ada tim dari KPK yang terbang ke Amerika untuk mengusut kasus ini.
