Namun karena ada perbedaan hukum acara antara Amerika dan Indonesia, maka pihaknya bekerja sama dengan lembaga federal di negara Paman Sam tersebut yaitu FBI. Kasus e-KTP ini sendiri menurut Febri sudah semakin jelas alurnya, hal ini terlihat dengan fakta sidang yang ada dan putusan hakim terhadap pelaku sebelumnya.
"Sekarang kita tahu kasusnya sudah bergulir memproses Setya Novanto dan pihak lain. Proses pemeriksaan dilakukan bertahap tergantung penyidik. Spesifiknya apa saya kira sudah terbuka, misal apa saja yang disita ada ribuan alat bukti. Kita lihat ada putusan Irman, Sugiharto, Andi Agustinus (Andi Narogong), dan di proses sidang ini. Di penuntutan Setya Novanto juga bisa dilihat alat bukti tersebut," jelas Febri.
Ia melanjutkan dalam proses penanganan perkara termasuk e-KTP, KPK selalu melakukan gelar perkara dan diskusi antara penyidik dan penuntut umum. "Jadi dalam proses ekspose dibahas bersama, diuji apakah bukti-bukti cukup, sehingga bisa ditetapkan tersangka baru. Semua itu tentu diuji berulang, Jaksa punya tanggung jawab yang lebih karena harus bawa kasus ke persidangan, sehingga proses diskusi terjadi di sana," tutur Febri.
Saat ditanya mengenai konflik internal yang tak kunjung selesai di lembaganya, Febri enggan menanggapinya secara rinci. "Itu yang mungkin perlu diperjelas, sebenarnya apa yang ingin disampaikan. Kalau ada diskusi perbedaan pendapat dalam proses penanganan perkara harus diuji berulang kali wajar saja. Kalau ada proses satu pihak setuju dengan satu keputusan yang lain tidak setuju, kemudian ungkapkan itu juga proses diskusi jawab menjawab," katanya.
Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, sejumlah elemen masyarakat mendesak KPK memecat Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Gara-gara sikap Aris yang datang memenuhi panggilan Pansus Angket KPK dan memberikan keterangan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah pimpinan KPK. Aris dinilai tidak patuh terhadap perintah pimpinan yang melarangnya menghadiri Pansus. Sebab, menghadiri acara tertentu mestinya atas sepengetahuan dan seizin pimpinan.
Kedatangan Aris ke Pansus Angket KPK untuk melakukan klarifikasi terhadap kasus yang dituduhkan ke dirinya merupakan tindakan yang mengedepankan kepentingan pribadinya. Selain itu, beberapa keterangannya mendiskreditkan KPK yang memperlihatkan ketidakloyalannya terhadap KPK.
Selain itu, keterangan Aris di Pansus dinilai mencemarkan nama baik lembaga dengan menyebut adanya friksi dan perpecahan di internal KPK. Bahkan adanya gank di KPK dan ancaman oleh wadah pegawai KPK. Baca Juga: KPK Didesak Copot Aris Budiman dari Direktur Penyidikan
