Permohonan itu disambut PN Jakarta Pusat. Pada 11 September 2007, PN Jakarta Pusat mengeluarkan peringatan (aanmaning) perihal eksekusi saham tersebut. Dalam peringatan itu disebutkan PN Jakarta Pusat memberi waktu 8 hari bagi BFI untuk mengembalikan saham APT sejak peringatan itu dikeluarkan. Namun, hingga lewat waktu yang ditentukan, pihak BFI tetap tidak menyerahkan sahamnya tersebut.
Lucas yang tadinya tersenyum menjadi berang. Putusan MA sifatnya eksekutorial. Tidak ada upaya hukum luar biasa apapun yang bisa menghalangi eksekusi itu! tegas Lucas berapi-api kepada Hukumonline di kantornya, Selasa (25/9). Ia mengatakan, penolakan untuk mengembalikan saham secara sukarela adalah perbuatan melawan hukum.
Perkara ini tambah seru. Gagalnya eksekusi itu bisa jadi menimbulkan babak baru perseteruan BFI melawan Grup Ongko. Pasalnya, setelah eksekusi gagal, Lucas berencana mengajukan upaya hukum lain yang diyakini Lucas dapat membuat bulu kuduk Direksi BFI merinding.
Benar, Lucas akan melaporkan Direksi BFI ke polisi atas dugaan tindak pidana penggelapan. Kalau memang mereka tidak bisa mengembalikan, maka dapat diduga itu suatu penggelapan, ujar pria bertubuh gempal ini.
Selain pasal penggelapan, Lucas juga akan menggunakan pasal karet lainnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Pasal 263 dan Pasal 264 tentang tindak pidana pemalsuan surat, serta Pasal 266 tentang pemberian keterangan palsu pada statu akte otentik.
Oknum di Pasar Modal
Ternyata, bukan hanya Direksi BFI yang akan dilaporkan. Lucas juga akan melaporkan seluruh oknum-oknum yang terlibat pada lembaga penunjang pasar modal seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ). Sayangnya, ia tidak menjelaskan siapa saja oknum yang bakal dilaporkannya itu. Kalau Fuad Rahmany (Ketua Bapepam-LK, red), kerjanya sudah bagus. Ada anak buahnya yang nggak benar, ujarnya ketika ditanya tentang kemungkinan Fuad Rahmany yang akan dilaporkannya.
Bukan tanpa alasan Lucas melaporkan oknum yang ada di Bapapam-LK dan BEJ. Menurutnya, MA dalam putusannya telah menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang dipakai oleh BFI sejak 1 Desember 2000 dinyatakan gugur. Nah, jika dokumen yang sudah gugur itu digunakan kembali, maka menurut Lucas, itu merupakan suatu tindak pidana. Semua yang terkait di lembaga penunjang pasar modal akan kami libatkan sebagai tersangka, ancamnya.
