Babak Baru Rebutan Saham BFI
Utama

Babak Baru Rebutan Saham BFI

Melalui kuasa hukumnya, baik BFI maupun APT saling menebar ancaman. APT ngotot agar sahamnya dikembalikan. BFI ngotot bahwa saham itu tidak bisa dieksekusi. Perseteruan tanpa ujung?

Sut/Kml
Bacaan 2 Menit

 

Lucas menambahkan, kasus ini merupakan pertaruhan bagi Bapapam-LK dan BEJ untuk mempertahankan kredibelitasnya. Ini icon dan satu-satunya kasus dalam sejarah pasar modal Indonesia, imbuhnya.

 

Otoritas pasar modal itu juga pernah diingatkan oleh Lucas, agar tidak memberikan izin BFI dalam melakukan restrukturisasi, kuasi organisasi sampai permintaan penghentian perdagangan saham (suspensi) BFI di BEJ.

 

Bapepam-LK sendiri, saat kasus ini mencuat pernah menyelidiki tentang dugaan adanya tindak pidana pasar modal. Hanya saja, seperti penyelidikan tindak pidana pasar modal lainnya, Bapepam-LK tidak pernah menuntaskan kejelasan kasus tersebut.

 

Di sisi lain, BEJ sendiri telah melakukan dua kali suspensi terhadap saham BFI. Pertama, pada  2003, dan kedua, pada Kamis (20/9) pekan lalu. Suspensi kedua dilakukan BEJ karena adanya kekhawatiran dari pemegang saham BFI tentang adanya putusan MA yang meminta BFI mengembalikan saham APT. Namun, pada Jumat (21/9), suspensi telah dicabut BEJ lantaran Direksi BFI pada hari yang sama telah memberikan paparan publik (public hearing) ke BEJ.

 

Pencabutan suspensi itu membuat Lucas kecewa. Menurutnya, suspensi itu cuma main-main. Saya curiga ada something wrong di kalangan ini (BEJ dan Bapepam-LK, red). Kalau itu (suspensi, red) sampai dibuka lagi, berarti apa yang kami duga terjadi, yaitu hanya main-main saja, tuturnya.

 

Suspensi ini, menurut Lucas juga sudah terlambat. Pasalnya, putusan PK oleh MA sudah keluar sejak Februari 2007. Nah, selama ini kok tidak pernah dipaparkan ke publik? tanyanya.

 

Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa BEJ, Wan Wei Yiong, tidak terlalu menanggapi  keberatan dari pihak APT. Boleh saja mereka keberatan, tetapi dari kita (BEJ, red) melihat, mereka sudah menyampaikan informasi. Biarlah publik yang menilai, ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info