Hakim kerap disebut sebagai wakil Tuhan, karena di ujung palunya ada asa para pencari keadilan. Tapi untuk menjalankan tugas itu tidak mudah, hakim menghadapi berbagai tantangan seperti independensi, akuntabilitas, kesejahteraan dan keamanan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian DPR, Lidya Suryani Widayati, mengatakan pihaknya mulai menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Dalam menyusun dokumen tersebut BKD menyelenggarakan seminar dan diskusi dengan mengundang berbagai pihak mulai dari ahli, akademisi, dan kelompok terdampak langsung serta yang berkepentingan.
“Secara daring dan luring memberi masukan tak hanya dari perguruan tinggi tapi juga Mahkamah Agung (MA), jajaran hakim. Juga Komisi Yudisial (KY) juga berkepentingan,” ujarnya dalam seminar bertema Uji Konsep RUU Jabatan Hakim, Kamis (31/07/2025) kemarin.
Baca juga:
- 5 Catatan untuk RUU Jabatan Hakim, Kewenangan KY Berpotensi Dipangkas
- Kawal RUU Jabatan Hakim, ASA Indonesia Dorong Kesejahteraan untuk Hakim
- Ini Alasan Perlunya UU Jabatan Hakim
BK DPR telah menyelenggarakan beberapa kali konsultasi publik untuk menjaring masukan RUU Jabatan Hakim. Hal ini sebagai upaya menjalankan partisipasi publik secara bermakna sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU-XVIII/2020. Jabatan hakim tak sekedar menyasar tentang administrasi, tapi juga berkaitan dengan etik, yuridis, dan institusional yang rumit.
“Sampai sekarang belum ada UU yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur jabatan hakim, masih tersebar dan parsial dalam berbagai peraturan perundang-undangan,” ujar Lidya.
Akibatnya, belum ada satu konstruksi regulasi hakim yang mengatur utuh mengenai status, fungsi, perlindungan hakim, pembinaan dan kesejahteraan hakim. Secara akademis tercatat sedikitnya ada 4 urgensi RUU Jabatan Hakim. Pertama, Pasal 24 dan 24D UUD 1945 memandatkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Untuk memastikan kemerdekaan itu perlu jaminan institusional yang melindungi hakim dari tekanan eksternal atau konflik kepentingan melalui kerangka hukum yang memadai dan RUU jabatan hakim.
















