"Terdakwa pada saat menjadi Menteri Perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional lebih mengedepankan ekonomi kapitalis, dibandingkan sistem demokrasi ekonomi dan sistem Pancasila berdasarkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial," Demikian salah satu bunyi petikan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada terdakwa, seorang mantan pejabat tinggi negara.
Pernyataan ini bukan hanya putusan hukum. Ia sekaligus menjadi semacam tafsir ideologis. Seolah dalam sidang pengadilan pidana, serta merta membuka ruang perdebatan filsafat ekonomi, antara kapitalisme pasar bebas versus demokrasi ekonomi Pancasila. Namun vonis itu justru menelanjangi ironi lama yang tak kunjung selesai.
Indonesia, negeri yang mengaku agraris dan berdaulat pangan, kembali membentangkan karpet merah bagi importasi komoditas dasar seperti gula. Di sinilah kontradiksi menjadi terang benderang. Bagaimana mungkin negara dengan sejarah panjang tebu, ribuan petani, dan puluhan pabrik gula tua yang tersebar dari Jawa hingga Sulawesi, justru menggantungkan pasokan gulanya dari luar negeri? Bukankah itu pengingkaran terhadap cita-cita berdikari dalam ekonomi?
Ironi ini bukan sekadar salah urus atau kebijakan keliru. Ia adalah konsekuensi logis dari jalan panjang liberalisasi ekonomi yang dipilih sejak dekade 1980-an dan dipacu lewat agenda reformasi 1998. Sektor pertanian, termasuk gula, didorong untuk bersaing dalam pasar bebas. Tanpa proteksi yang memadai. Tanpa skema subsidi. Tanpa desain industrialisasi yang memihak petani. Negara justru berperan sebagai “fasilitator” yang membuka kran impor jika harga domestik dianggap terlalu tinggi.
Dalam sistem seperti ini, stabilisasi harga menjadi alasan utama. Pada kenyataannya, stabilitas harga tak lain menjadi pembenaran struktural bagi liberalisasi perdagangan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), impor gula Indonesia mengalami fluktuasi signifikan sepanjang satu dekade terakhir. Pada tahun 2014, volume impor gula tercatat sebesar 2,93 juta ton dan mengalami peningkatan menjadi 3,36 juta ton pada 2015. Tren kenaikan ini terus berlanjut hingga mencapai 4,74 juta ton pada 2016, meskipun sedikit menurun menjadi 4,48 juta ton pada 2017. Tahun 2018 mencatat lonjakan impor sebesar 5,03 juta ton, namun sempat menurun kembali menjadi 4,09 juta ton pada 2019. Selanjutnya, impor kembali meningkat drastis menjadi 5,54 juta ton pada 2020 dan sedikit menurun menjadi 5,48 juta ton pada 2021. Puncak tertinggi terjadi pada 2022 dengan jumlah impor mencapai 6,01 juta ton. Namun, pada tahun 2023, volume impor menurun menjadi 5,07 juta ton.
Memasuki tahun 2024, tren impor gula masih tetap tinggi. Dalam kurun waktu sembilan bulan pertama yaitu dari Januari hingga September 2024, Indonesia telah mengimpor sebanyak 3,66 juta ton gula. Nilai impor tersebut mencapai US$ 2,15 miliar. Jika dikonversikan dengan kurs rata-rata Rp 15.500 per dolar AS, maka total nilai impor gula selama periode tersebut menyentuh angka sekitar Rp 33 triliun. Data ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor gula masih besar, mencerminkan adanya tantangan dalam memenuhi kebutuhan gula nasional melalui produksi dalam negeri.
