Pemerintah resmi menyodorkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil dialog publik dan sosialisasi di 11 kota. RKUHP hasil dialog publik itu terdapat sejumlah perubahan. Mulai jumlah pasal, penambahan, dan penghapusan, hingga perubahan kata atau frasa. Meski bakal dibahas lanjutkan dalam dua pekan mendatang, masih dirasa perlu adanya penambahan pasal tentang rekayasa kasus. Usulan pengaturan norma tersebut dinilai perlu dituangkan dalam draf RKUHP.
“Jadi catatan saya, perlu ada penambahan pasal tentang rekayasa kasus. Kami belum menemukan di naskah RKUHP,” ujar anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Komisi III, Arsul Sani dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Komplek Geduung Parlemen, Rabu (9/11/2022).
Usulan penambahan pasal tentang rekayasa kasus kali pertama disuarakan Arsul sebagai anggota Komisi III di depan Tim Penyusun RKUHP pemerintah. Bagi Arsul, pasal tersebut perlu diatur bila terdapat pihak masyarakat maupun penegak hukum yang merekasa kasus untuk menciptakan, membuat atau memalsukan alat bukti. Dengan alat bukti tersebut seolah-olah seseorang melakukan tindak pidana. Pihak yang merekayasa tersebut harus diancam dengan pidana.
Baca Juga:
- Pemerintah Sampaikan Perubahan Pasal dalam RKUHP
- Menkopolhukam: RUU KUHP Disahkan Jadi UU Akhir Tahun
- Dialog Publik Terbuka Terbatas untuk 14 Isu Krusial RKUHP
Dia beralasan usulan tersebut dilatarbelakangi banyaknya pengaduan soal rekayasa kasus ke Komisi III DPR. Aduan tersebut soal seseorang sejatinya tidak melakukan atau berbuat tindak pidana, tapi malah dituduh melakukan kejahatan dengan alat bukti yang difabrikasi atau diciptakan dengan cara menaruh di tempat kejadian perkara (TKP).“Atau istilahnya alat buktinya merupakan fabricated evidence, yang sering terdengar misalnya dalam kasus narkoba,” ujarnya.
Sebab, selama ini tak ada aturan pasal pidana yang secara spesifik dapat dikenakan terhadap penegak hukum bila melakukan rekayasa kasus. Karena itulah, Arsul mengusulkan agar ditambahkan pengaturan pasal rekasa kasus dalam draf RKUHP. Soal bagaimana rumusan norma, penamaan pasal, atau dijadikan bab atau sub bab, Arsul menyerahkan sepenuhnya dalam pembahasan nantinya.
Dia yakin bila RKUHP ke depannya mengatur soal rekayasa kasus atau alat bukti, maka dengan sendirinya bakal berkontribusi dalam perbaikan penegakan hukum dan mental aparat penegak hukum.
Usulan Arsul mendapat respon positif dari beberapa anggota Komisi III. Taufik Basari misalnya. Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat itu mengatakan usulan Arsul perlu didukung. Norma pasal rekayasa kasus difokuskan pada soal fabricated evidence. Dengan demikian, Ketika seseorang yang memalsukan alat bukti atau membuat bukti yang dimaksudkan untuk proses peradilan, maka harus diancam hukuman pidana.
Anggota Panja RKUHP, Hinca Pandjaitan melanjutkan kewenangan penyidik sebagai aparat penegak hukum amatlah besar. Karenanya menjadi keharusan adanya mekanisme kontrol yang efektif agar kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara professional dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Menurutnya, banyak pengalaman di kepolisian tingkat Polsek dalam menyidik perkara tidak terkontrol. “Kita sering menyampaikan, setajam-tajamnya peluru pistol, lebih tajam pulpennya. Mau jadi apa ini barang,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga mendorong agar pasal yang mengatur rekayasa kasus perlu dituangkan dalam draf RKUHP sebagai bagian kontrol power penyidik kepolisian. Meskipun terdapat pengawasan internal, tapi dipandang penting adanya kontrol eksternal melalui aturan di RKUHP. Sebab, fabricated evidence dalam banyak perkara sudah sedemikian terbuka.
Dalam kasus narkoba misalnya, aparat menargetkan kasus narkoba dalam waktu tertentu dan harus mengejar target. Makanya dibuatlah rekayasa kasus narkoba yang sudah menjadi rahasia umum. Hinca yakin masih terdapat kesempatan untuk menghentikan praktik dugaaan rekayasa kasus. “Untuk formula normanya nanti kita bahas di tanggal 21 atau 22 November 2022,” kata dia.
Anggota Panja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Nasir Djamil mendukung usulan penambahan pasal rekayasa kasus. Ia mengutip catatan lembaga swadaya masyarakat periode 2019-2022 terdapat 27 kasus rekayasa. Menurutnya, negara melalui aparat penegak hukum harus melindungi masyarakat, bukan malah sebaliknya.
“Karena itu, saya pikir rekayasa kasus ini perlu dipikirkan untuk kita bicarakan dalam perubahan KUHP,” katanya.
Menanggapi usulan penambahan pasal rekayasa kasus, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah dapat menerima berbagai usulan banyak anggota Komisi III. Hal ini dapat menjadi bahan pembahasan lanjutan. Menurutnya, pemerintah pun tak keberatan dengan usulan penambahan pasal rekayasa kasus.
“Nanti kita akan mencari formulasi yang tepat, terutama ini mau diletakkan di bab mana? Nanti kita akan mencari (rumusan yang tepat, red).”
