Bakrie dan Bosowa "Bertarung" di Pengadilan
Utama

Bakrie dan Bosowa "Bertarung" di Pengadilan

Dua tahun klaim asuransi tidak cair, PT Bakrie Corrugated Metal Industry menggugat perusahaan asuransi PT Asuransi Bosowa Periskop. Anak usaha Grup Bakrie ini mengaku rugi sekitar Rp18,4 miliar.

Mon
Bacaan 2 Menit
Bakrie dan Bosowa
Hukumonline

 

Padahal BCMI telah mengasuransikan kapal tongkang itu kepada ABP. Polis asuransi itu tercatat dalam Marine Cargo Open Policy (MCOP) No. 005/MCOP/ABP-JKT.CM/2006 tanggal 8 Maret 2006. Periode perlindungan diberikan 12 bulan terhitung sejak polis ditandatangani hingga 8 Maret 2007.

 

Setelah pelunasan pembayaran polis, BCMI kemudian melakukan pengangkutan pertama pada 14 Agustus 2006. Pengangkutan yang tercatat dalam Schedule MCOP itu memuat material untuk pembangunan jembatan Batanghari II di Jambi. Namun belum sampai ke tujuan, kapal tongkang milik BCMI mengalami kecelakaan sehingga barang-barang yang diangkut raib.

 

Berbekal bukti Laporan Kecelakaan Kapal (LKL), BCMI mengklaim asuransi sebesar Rp6,3 miliar. Klaim itu dituangkan dalam surat tertanggal 16 Agustus 2006. ABP kemudian menunjuk penaksir kerugian (adjuster) untuk menilai klaim asuransi BCMI. Namun hingga satu tahun berselang, tidak ada keterangan resmi dari adjuster. Tiba-tiba kuasa hukum Tergugat mengirim surat dan menyatakan tidak bisa membayar klaim, terang Ramli saat ditemui di pengadilan.

 

Dalam surat tersebut, ABP menyatakan BCMI tidak memiliki itikad baik. Menurut Ramly, seharusnya adjuster-lah yang lebih dulu memberikan keterangan. Faktanya, keterangan dari adjuster datang setelah ada surat dari kuasa hukum ABP. Isinya mirip dengan surat kuasa hukum Asuransi Bosowa, kata Ramly.

 

Adjuster berpendapat, BCMI tidak beritikad baik, karena pengangkutan dilakukan tidak sesuai prosedur. Nah, untuk mengukur ada atau tidak itikad baik dari BCMI, Ramly mengujinya lewat gugatan ke pengadilan. Itu kan harus ditentukan dengan objektif, tidak bisa subjektif, tegasnya.

 

Rugi Rp18,4 miliar

Ramly berpendapat jika perusahaan asuransi sudah menerbitkan polis, maka pertanggungan resiko sudah beralih. Sehingga ABP harus tetap membayarkan klaim ke BCMI. Dengan tenggelamnya kapal tongkang, lanjut Ramly, BCMI mengalami kerugian atas nilai barang. Kerugian lainnya adalah kehilangan pendapatan dan keuntungan, serta hilangnya kepercayaan pihak ketiga. Total kerugian senilai Rp18,438 miliar, jelasnya.

 

Dalam gugatan disebutkan, BCMI mengalami kerugian materiil sebesar Rp11.371 miliar. Nilai ini dihitung dari klaim pokok sebesar Rp6,3 miliar, ditambah kerugian atas bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak Agustus 2006 hingga Juli 2008 yang nilainya mencapai Rp1.449 miliar. Ditambah lagi dengan kerugian kesempatan usaha (opportunity loss) sebesar 30% per tahun dalam kurun waktu yang sama yakni Rp3,622 miliar.

 

Sementara secara imateriil, BCMI mengalami kerugian sebesar Rp7,024 miliar. Nilai ini diambil berdasarkan kerugian karena terganggunya kinerja BCMI atas kelalaian ABP sebesar Rp6,3 miliar, ditambah kerugian karena terganggunya kinerja BCMI dengan pihak ketiga yang dihitung 6% per tahun dari nilai klaim yaitu 724,5 juta.

 

BCMI juga menuntut pembayaran denda somasi yang dituangkan dalam Somasi I pada 4 Juni 2008, Somasi II (18 Juni 2008) dan Somasi III (25 Juni 2008). Keseluruhan denda somasi berjumlah Rp42 juta. Berdasarkan perhitungan kerugian materiil, imateriil dan somasi denda tersebut, BCMI menuntut ganti rugi sebesar Rp18,438 miliar kepada ABP.

 

Dalam gugatannya, BCMI juga menuntut agar Menteri Keuangan selaku pemegang deposito jaminan perusahaan asuransi, khususnya ABP, mencairkan gugatan ganti rugi tersebut.

 

Hingga berita ini diturunkan, hukumonline belum mendapat tanggapan dari para Tergugat. Kuasa hukum ABP, Rudi Karlos, saat dihubungi tidak bisa memberi keterangan dengan alasan sedang rapat. Rencananya, persidangan pekan depan akan dilanjutkan dengan agenda jawaban atas gugatan.

 

Mengenai MCOP sendiri, dosen hukum asuransi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Teti Marsaulina pernah menjelaskan, bahwa setiap barang yang diasuransikan dengan polis terbuka, seperti MCOP, harus diberitahukan (deklarasikan), apabila ada perubahan terhadap objek pertanggungan, baik dari jumlah maupun waktu pengangkutannya.

 

Ia mengatakan, terkait dengan deklarasi atas objek pertanggungan, maka para pihak harus mengecek lebih dulu isi polisnya. Apakah ada klausul yang telah disepakati oleh para pihak di dalam polis yang mengatur apa akibatnya jika deklarasi tersebut tidak dilakukan atau terlambat dilakukan, ujarnya kepada hukumonline bulan Januari lalu. 

PT Bakrie Corrugated Metal Industry (BCMI) sedang meradang. Salah satu anak usaha Grup Bakrie ini kesal lantaran gagal mencairkan klaim asuransinya di PT Asuransi Bosowa Periskop (ABP). Sudah dua tahun perusahaan yang bergerak dibidang produksi dan rakit besi baja itu memperjuangkan haknya. Mulai dengan musyawarah hingga beberapa kali somasi. Namun usaha yang digalang sejak 2006 itu tidak menemui titik terang. Hingga kini, ABP tidak jua bergeming.

 

BCMI akhirnya memilih menyelesaikan permasalahan itu ke meja hijau. Melalui kuasa hukumnya, Ramly, perusahaan yang berdiri sejak 1982 ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/8). Gugatan itu tidak hanya ditujukan kepada ABP selaku Tergugat I. Mereka juga menggugat M. Abdul Azis (Direktur Utama ABP), Siegrift Cornelis Salawati (Direktur ABP), dan Menteri Keuangan, masing-masing sebagai Tergugat II, III dan IV.

 

Tiga pekan berselang, tepatnya hari Kamis (28/8), persidangan perdana gugatan wanprestasi dan ganti rugi itu digelar. Sidang dipimpin oleh Andriani Nurdin, Ketua PN Jakarta Pusat.

 

Dalam posita (dasar gugatan) dijelaskan, ABP telah cidera janji karena tidak membayar klaim asuransi atas kecelakaan kapal tongkang milik BCMI. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 jo Pasal 1338 jo Pasal 1339 jo Pasal 1342 KUHPerdata.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info