Nyaris 11 tahun silam Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Setelah beleid itu rontok di tangan mahkamah melalui putusan No.28/PUU-XI/2013 yang dibacakan Mei 2014, sampai saat ini belum ada UU Perkoperasian baru. Justru yang digunakan saat ini UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, mengatakan alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya itu akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk mendapat masukan dari masyarakat, Baleg menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin), dan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi).
“Baleg DPR mengundang narasumber dalam RDP untuk mendapat masukan dan pandangan terhadap RUU Perkoperasian,” kata Bob dalam RDPU, Selasa (18/2/2025).
RUU Perkoperasian sangat dibutuhkan karena berperan strategis menjalankan program pemerintah seperti penyaluran pupuk subsidi dan berpeluang mengelola tambang sebagaimana UU Perubahan Keempat UU Minerba yang baru disetujui rapat paripurna DPR. Apalagi dalam beberapa waktu silam banyak kasus yang menimpa anggota koperasi simpan pinjam, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
Baca juga:
- "Garis Start" Pembahasan RUU Perkoperasian
- RUU Perkoperasian: Izin Usaha Simpan Pinjam Dikeluarkan Otoritas Pengawas Koperasi
Mendapat kesempatan pertama memaparkan materi presentasi, Ketua Umum Dekopin periode 2024-2029, Bambang Haryadi, mencatat ada 8 poin yang diusulkan untuk RUU Perkoperasian. Pertama, merumuskan kembali definisi asas kekeluargaan sebagai salah satu prinsip kperasi. Asas itu mencerminkan kepemilikan bersama atau hajat hidup orang banyak.
“Definisi asas kekeluargaan dan gotong royong harus dijabarkan secara detail,” usul Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI itu.
