ACEH - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengapresiasi sivitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) yang turut mendukung salah satu agenda penting kebangsaan, agar MPR RI bisa menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Sebagaimana telah disuarakan juga oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Forum Rektor Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu.
Serta berbagai sivitas akademika lainnya. Semisal, Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Universitas Warmadewa Bali, dan Universitas Mahasaraswati Bali.
"Singapura yang negara kecil saja memiliki perencanaan pembangunan sangat matang. Sebelum merdeka pada 1965, luas wilayah daratannya sekitar 581 kilometer persegi, jauh lebih kecil dibanding Jakarta yang memiliki luas daratan sekitar 661 kilometer persegi. Pada tahun 2015, luas daratan Singapura bertambah menjadi 719 kilometer persegi. Di tahun 2017, sudah mencapai 849 kilometer persegi. Luas wilayahnya masih akan terus bertambah hingga tahun 2030, setidaknya sekitar 100 kilometer persegi lagi," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Syiah Kuala, Aceh, Kamis (10/6/21).
Turut hadir jajaran Rektorat USK, antara lain Rektor Prof Samsul Rizal, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Marwan, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr. Agussabti, serta ratusan mahasiswa dan sivitas akademika USK yang hadir secara daring. Hadir pula Kajati Aceh Muhammad Yusuf, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi, Kapoksahli Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI, Bambang Indrayanto, Kepala BNN Aceh , Brigjen Pol Heru Pranoto, serta para pengurus Ikatan Motor Indonesia Aceh, Tarung Derajat Aceh, dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri (FKPPI).
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Singapura kini telah menargetkan pada tahun 2030 bisa memenuhi sendiri 30 persen kebutuhan pangannya. Padahal Singapura tidak memiliki lahan pertanian memadai. Sebuah hal yang terlihat mustahil, namun bukan tidak mungkin bisa diwujudkan dengan adanya arah pembangunan yang berkesinambungan.
"Sementara Indonesia, sepertinya masih terombang ambing tanpa arah yang jelas. Proyek pembangunan yang mangkrak sangat mudah ditemui, bahkan di Ibu Kota Jakarta. Presiden Jokowi saja sampai mengeluhkan, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan," tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menekankan, keberadaan PPHN akan menggambarkan capaian besar yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan. Presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/walikota akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara.
