Perlu membangkitkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai roh dan jiwa bangsa Indonesia untuk menjawab berbagai tantangan zaman.
"Tidak bisa dipungkiri di era ini muncul berbagai tantangan terhadap kebangsaan kita akibat dinamika yang terjadi di berbagai bidang di dunia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Pancasila dan Tantangan-Tantangan Kebangsaan, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (2/6).
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu, dihadiri oleh Dr. Otto Gusti Madung (Ketua STFK Ledalero, Maumere, Flores), Mujtaba Hamdi (Direktur Eksekutif Wahid Institute), Dimas Oky Nugroho, Ph.D (Direktur Eksekutif Akar Rumput Research & Consulting), Gatot Prio Utomo (Ketua Umum NU Circle) dan Dr. Atang Irawan, S.H, M.Hum (Ketua DPP Partai NasDem) sebagai narasumber. Hadir juga Dr. Ngatawi Al-Zastrouw (Budayawan), Dr. Diana Mutiah (Pendidik) dan Nyoman Wiryadinatha (Jurnalis) sebagai penanggap.
Menurut Lestari, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, bangsa Indonesia perlu menegaskan jati dirinya lewat pengamalan sejumlah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apalagi, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari, Pancasila adalah bagian dari empat konsensus kebangsaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.
Agar mampu menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat, anak bangsa harus mampu membumikan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan perilaku kesehariannya.
Ketua STFK Ledalero, Maumere, Flores, Otto Gusti Madung mengungkapkan, bangsa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi sejumlah tantangan yang dapat membahayakan persatuan bangsa.
Tantangan itu, jelas Otto, antara lain adalah radikalisme agama, globalisasi ekonomi, kesenjangan sosial, dan korupsi. Menurut Otto, bangsa Indonesia berada dalam pergaulan global. Karena itu, tambahnya, usaha untuk menghidupi Pancasila sebagai landasan etis kehidupan bangsa harus ditempatkan dalam dialog dengan etika politik global yakni paham hak-hak asasi manusia.
