Krisis iklim merupakan salah satu tantangan global yang dihadapi semua negara di dunia. Dampak krisis iklim ini berdampak besar terhadap negara yang wilayahnya terdiri dari kepulauan seperti Indonesia. Salah satu dampak krisis iklim adalah naiknya permukaan air laut yang berpotensi menenggelamkan daratan atau pulau.
Digital Campaigner350.org Indonesia, Jeri Asmoro, menegaskan berbagai kajian ilmiah telah jelas menunjukan perubahan iklim mengancam manusia. Jika telat mengantisipasi perubahan iklim maka peluang yang tersedia untuk mengantisipasi krisis iklim semakin kecil.
Mengutip data BNPB dalam dua bulan terakhir telah terjadi sebanyak 742 bencana di Indonesia. Bencana paling banyak yakni cuaca ekstrim 282 kasus, banjir 277 kasus, dan tanah longsor 149 kasus. Bencana itu menurut Jeri adalah dampak dari krisis iklim.
“Banjir berbulan-bulan di Kalimantan bisa berulang terus dan makin parah jika krisis iklim tidak ditangani secara serius,” katanya dalam diskusi bertema Laporan IPCC dan Bencana Iklim di Indonesia: Sejauh Mana Dampak Krisis Iklim Terhadap Indonesia Sebagai Negara Kepulauan, Selasa (01/03/2022).
Melansir data Bappenas Jeri menyebut total kerugian yang bisa dialami oleh sektor-sektor prioritas ketahanan iklim pada RPJMN 2020-2024 mencapai Rp544 triliun. Kerugian itu berpotensi meningkat sampai tahun 2024.
Baca:
- Mengukur Komitmen Nol Net Deforestasi Sektor Keuangan via Green Banking
- Pemerintah Turunkan Tarif PPH Final Jasa Konstruksi, Begini Pokok Aturannya
- Prinsip Bank Syariah dan Produk yang Umum Ditemukan
Jeri menyebut salah satu sektor yang kerap luput dari perhatian publik terkait perubahan iklim yakni sektor keuangan seperti bank. Selama ini banyak bank nasional yang memberikan pendanaan untuk proyek atau industri energi fosil atau yang menghasilkan emisi karbon tinggi seperti batubara.
Bank layak untuk diminta pertanggungjawaban karena mendanai sektor industri yang bergerak di bidang pemanfaatan energi fosil dan emisi karbon tinggi. Oleh karena itu bank berperan penting dalam berkontribusi untuk mencegah krisis iklim. “Perbankan harus menghentikan pendanaannya di sektor batubara,” usulnya.
Menurut Jeri sudah saatnya bank untuk tidak berinvestasi pada sektor yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan krisis iklim. Bank seharusnya menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan krisis iklim, bukan malah menambah masalah.
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan pendanaan bank terhadap sektor industri energi fosil memperburuk dampak krisis iklim. Tingkat ketidakpercayaan terhadap krisis iklim di Indonesia tergolong besar. Akan lebih parah jika pandangan itu ada di lembaga yang memiliki kewenangan.
Jeri menegaskan tidak ada tembok yang membatasi untuk beralih dari energi fosil kepada energi terbarukan. Alasan kuat yang membuat tidak mampu bergerak menuju energi terbarukan yakni kemauan sosial dan politik.
Kemauan sosial terkait dukungan masyarakat untuk menyuarakan pentingnya kebijakan serius mengatasi krisis iklim. Kemauan politik mengarah pada kebijakan yang diterbitkan baik oleh pemerintah dan DPR juga entitas lain termasuk perbankan untuk mendukung upaya mengahadapi tantangan krisis iklim.
