Terlebih, dia menyebut baik Astaka Dodol dan Baturona merupakan perusahaan yang terikat dengan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Pemerintah RI. Dengan begitu, segala bentuk perubahan rencana kerja, anggaran belanja, investasi, pinjam meminjam keuangan, semuanya harus meminta persetujuan dirjen. Sehingga, dia menganggap bahwa unsur pembuktian sederhana yang dipersyaratkan dalam permohonan PKPU juga tak bisa dikatakan telah dipenuhi.
Menampik pembelaan termohon, Kuasa Hukum Bank CIMB dan Bank ICBC, Swandy Halim berpandangan bahwa merupakan ‘satu tarikan nafas’ dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Betapa tidak? Ia menyebut sekalipun kreditur menarik guarantee ke ranah pailit, pada akhirnya jika kreditor ingin mengajukan PKPU sebelum jatuhnya putusan pailit, maka guarantee mau tidak mau akan ikut terseret juga dalam proses PKPU itu.
“Kalau sekarang guarantee dipailitkan, kemudian guarantee tangkis dengan PKPU, berarti sama saja, masuk ke PKPU juga kan? Berarti bisa dong dia PKPU. Jadi tak bisa dipisah-pisah antara PKPU dan Pailit ini,” tegasnya.
Sementara soal pembuktian utang yang sederhana, Dia membatasi itu pada definisi sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yakni fakta adanya dua atau kebih kreditur yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Adapun persoalan lain di luar itu, dianggap Swandy tak ada kaitannya dengan syarat pembuktian sederhana dalam PKPU.
