PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB) dan PT Bank ICBC Indonesia (Bank ICBC) resmi mencabut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Ucoal Sumberdaya (Ucoal) beserta dua entitas guarantee Ucoal, yakni PT Astaka Dodol dan PT Baturona Adimulya.
Pencabutan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Bank ICBC dan Bank CIMB, Deasy Marthaningsih dan Davin Varian dari firma hukum Swandy Halim & Partners dalam agenda sidang pembacaan putusan perkara dengan No. Register 45/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat (22/3).
Dalam surat permohonan pencabutan PKPU yang diperoleh hukumonline, Deasy dan Davin menyebut telah bersepakat dengan termohon untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai.
“Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pemohon PKPU dengan ini menyatakan mencabut perkara No. 45/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Jkt.Pst,” bunyi kutipan surat pencabutan PKPU Bank CIMB dan Bank ICBC.
Para pemohon juga meminta agar Majelis Hakim yang diketuai oleh Endah Detty Pertiwi beserta Tafsir Sembiring Meliala (Hakim Anggota), Robert (Hakim Anggota) untuk mencabut perkara PKPU tersebut. Saat dikonfirmasi, Davin membetulkan bahwa pihaknya telah mencabut permohonan PKPU.
Alasannya, perdamaian sudah tercapai diluar Pengadilan dengan pihak termohon. Ia juga menyebut penetapan pencabutan PKPU tersebut sudah resmi dibacakan majelis pada Jumat, (22/3).
“Betul perkara Ucoal sudah dicabut karena sudah tercapai perdamaian di luar pengadilan dengan para termohona PKPU sesuai arahan majelis hakim,” kata Davin melalui pesan singkat kepada hukumonline, Sabtu (23/3).
Kuasa Hukum Ucoal beserta dua entitas guarantee nya, Hendri Jayadi juga menyebut pihaknya telah sepakat berdamai dengan pemohon dan perkara sepakat dicabut. Adapun perdamaiannya disebut Hendri masih dalam proses penandatanganan, akan tetapi itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan itu yang jadi dasar pencabutan perkara.
“Prinsipnya sepakat berdamai,” tukas Hendri.
Hanya saja, Hendri enggan menyebut bentuk perdamaian seperti apa yang hendak disepakati para pihak, mengingat dokumen perdamaian disebutnya masih dalam proses penandatanganan.
“Isi perdamaiannya sampai semalam masih proses, ada skema pembayaran tertentu yang disepakati sampai ICBC dan CIMB bersedia berdamai,” ungkap Hendri.
Diberitakan sebelumnya, Bank ICBC dan Bank CIMB mengajukan permohonan PKPU kepada Ucoal akibat belum terbayarkannya utang atas fasilitas kredit yang diberikan kedua Bank. Permohonan yang tercatat dengan No. Register 45/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Jkt.Pst tersebut, diajukan pada 22 Februari 2019.
(Baca: Penarikan Corporate Guarantee Dipermasalahkan dalam PKPU Ucoal)
Keterlibatan guarantee sebagai termohon dalam PKPU sangat disorot dalam persidangan ini, mengingat adanya ketentuan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) yang menyebutkan bahwa PKPU tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.
Akibat dari ketegasan aturan dari Pasal a quo, Ia menyebut sudah semestinya pemohon PKPU tak melibatkan guarantee sebagai termohon PKPU. Menurutnya, guarantee hanya bisa ditarik dalam permohonan pailit. Terlepas apakah guarantee sudah melepas hak istimewanya, tetap saja pelepasan hak istimewa itu masuk dalam terminologi sita dan jual.
“Nah disita dan dijual itu bicara kepailitan, seharusnya yang dilakukan adalah gugatan pailit bukan pkpu,” tukasnya.
Terlebih, dia menyebut baik Astaka Dodol dan Baturona merupakan perusahaan yang terikat dengan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan Pemerintah RI. Dengan begitu, segala bentuk perubahan rencana kerja, anggaran belanja, investasi, pinjam meminjam keuangan, semuanya harus meminta persetujuan dirjen. Sehingga, dia menganggap bahwa unsur pembuktian sederhana yang dipersyaratkan dalam permohonan PKPU juga tak bisa dikatakan telah dipenuhi.
Menampik pembelaan termohon, Kuasa Hukum Bank CIMB dan Bank ICBC, Swandy Halim berpandangan bahwa merupakan ‘satu tarikan nafas’ dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia. Betapa tidak? Ia menyebut sekalipun kreditur menarik guarantee ke ranah pailit, pada akhirnya jika kreditor ingin mengajukan PKPU sebelum jatuhnya putusan pailit, maka guarantee mau tidak mau akan ikut terseret juga dalam proses PKPU itu.
“Kalau sekarang guarantee dipailitkan, kemudian guarantee tangkis dengan PKPU, berarti sama saja, masuk ke PKPU juga kan? Berarti bisa dong dia PKPU. Jadi tak bisa dipisah-pisah antara PKPU dan Pailit ini,” tegasnya.
Sementara soal pembuktian utang yang sederhana, Dia membatasi itu pada definisi sederhana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yakni fakta adanya dua atau kebih kreditur yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Adapun persoalan lain di luar itu, dianggap Swandy tak ada kaitannya dengan syarat pembuktian sederhana dalam PKPU.
















